February 2026

Oleh Andika Maulana )* Fenomena judi daring atau judi online telah menjelma menjadi ancaman multidimensi yang merusak sendi moral, sosial,…

Oleh : Garvin Reviano )* Judi online atau judi daring telah menjelma menjadi salah satu ancaman serius bagi ketahanan keluarga…

Jakarta-Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada operasi tangkap tangan (OTT) dan penindakan hukum semata. Pemerintah…

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI mendorong penguatan strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan menelusuri akar persoalan…

Oleh: Lailatul Anggina Hasanah* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arahyang jelas dan tegas dalam mendorong reformasi menyeluruh pemberantasankorupsi sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Agenda ini tidak ditempatkansebagai slogan politik semata, melainkan sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dimensi hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Pesan yang disampaikan pemerintah konsisten, bahwa korupsi adalah musuh bersama yang menggerogoti keadilan sosial, merusak iklim investasi, dan melemahkankepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, negara hadir secara aktif untukmemastikan praktik-praktik penyimpangan tidak lagi mendapat ruang. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo dalam berbagaiforum internasional dan nasional. Presiden menekankan bahwa pemberantasankorupsi merupakan pilihan yang tidak dapat ditawar, sekaligus menjadi ukurankeseriusan pemerintah dalam menegakkan supremasi hukum. Ia menyampaikanbahwa pemerintahannya tidak akan mentoleransi anggapan sebagian pihak yang merasa dapat membeli pejabat negara atau memengaruhi kebijakan melalui cara-cara ilegal. Sikap ini mencerminkan keberanian politik sekaligus sinyal kuat bahwarelasi antara negara dan dunia usaha harus dibangun di atas prinsip kepatuhanhukum dan etika publik. Dalam praktiknya, komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah-langkahkonkret. Pemerintah menemukan dan menindak berbagai penyalahgunaan besardalam tata kelola sektor strategis, mulai dari energi hingga pengelolaan sumber dayaalam. Presiden menjelaskan bahwa praktik ilegal tidak berdiri sendiri, melainkanterjadi di berbagai sektor ekonomi akibat lemahnya pengawasan dan budayapermisif di masa lalu. Melalui penyitaan jutaan hektare lahan perkebunan dan tambang ilegal, serta pencabutan izin puluhan korporasi yang terbukti melanggarhukum, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata pada kepentingan negara dan rakyat. Presiden menilai praktik-praktik tersebut bukan bagian dari mekanisme pasar bebasyang sehat, melainkan cerminan ekonomi keserakahan yang mengabaikan hukumdan keadilan. Dengan penindakan tegas terhadap korporasi yang membuka usaha di kawasan hutan lindung dan melanggar ketentuan perizinan, pemerintah berupayamengembalikan wibawa negara sekaligus menegaskan bahwa pembangunanekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepastianhukum. Langkah ini juga memperkuat pesan bahwa reformasi pemberantasankorupsi tidak pandang bulu, baik terhadap aktor birokrasi maupun pelaku usahabesar. Di sisi birokrasi, pemerintah mendorong penguatan pencegahan melaluipembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah…

Oleh: Juana Syahril)* Pemberantasan korupsi terus diarahkan pada strategi yang lebih fundamental dengan menitikberatkan upaya pencegahan sejak dari hulu. Pendekatan ini…