Oleh: Antonio Janur Parikesit *)

Di tengah riuh perdebatan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebetulnya sedang menunjukkan satu hal yang sering luput: negara mulai membangun infrastruktur gizi sebagai fondasi mutu pendidikan dan kualitas manusia. MBG bukan sekadar urusan menu dan distribusi. MBG adalah desain besar yang menautkan rantai pasok, tata kelola lintas lembaga, hingga perubahan perilaku makan rumah tangga. Sesuatu yang selama ini sulit dicapai bila hanya mengandalkan kampanye gizi semata.

Pertama, isu “MBG memangkas pendidikan” perlu didudukkan secara proporsional. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program dan anggaran pendidikan tetap berjalan, bahkan diperkuat; MBG hadir sebagai pelengkap agar anak tumbuh sehat dan siap belajar, bukan sebagai pengganti program pendidikan. Di titik ini, MBG justru membantu sekolah menjalankan mandat yang paling dasar, memastikan murid hadir dalam kondisi siap menyerap pelajaran. Dalam manajemen pangan, ini disebut demand readiness—kualitas konsumsi yang cukup akan menaikkan kapasitas belajar, menurunkan risiko absen karena sakit, dan mengurangi ‘biaya tak terlihat’ yang selama ini ditanggung keluarga.

Penegasan serupa juga datang dari parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengemukakan bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama pemerintah serta DPR dalam pembahasan APBN; dukungan DPR diposisikan sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk perbaikan gizi anak. Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan bahwa pelaksanaan MBG tidak mengganggu postur anggaran kementerian-kementerian pendidikan, karena ada pemisahan yang jelas antara belanja rutin pendidikan dan dukungan MBG. Dalam tata kelola publik, konsistensi ini penting, bila yang dipersoalkan adalah efisiensi dan akuntabilitas, maka arena perbaikannya ada pada mekanisme pengawasan dan transparansi, bukan pada asumsi bahwa program gizi dan pendidikan harus saling meniadakan.

Kedua, bukti dampak MBG mulai tampak pada level kebiasaan. Kajian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) yang dikutip sejumlah media menunjukkan perubahan rutinitas makan anak penerima, termasuk temuan bahwa sebagian orang tua merasakan anaknya lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi dan lebih tidak pilih-pilih makanan sejak ada MBG. Bahkan disebutkan pula bahwa MBG telah dinikmati puluhan juta penerima manfaat, sekitar 59,86 juta penerima hingga 20 Januari 2026. Perubahan kebiasaan makan adalah hasil yang sangat bernilai, menandakan program tidak berhenti di dapur produksi, tetapi masuk ke budaya konsumsi anak, yang kelak mengurangi beban penyakit tidak menular dan meningkatkan produktivitas jangka panjang.

Ketiga, kualitas program bukan hanya soal porsi, tetapi soal continuous improvement. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Mufti Mubarok mendukung evaluasi menyeluruh yang dilakukan Badan Gizi Nasional selama Ramadan 2026, mencakup kemasan, komposisi gizi, hingga transparansi penggunaan anggaran agar standar kesehatan dan perlindungan konsumen tetap terjaga. Ketegasan ini menunujukkan cara pandang yang tepat dimana program sebesar MBG memang harus diperlakukan seperti layanan publik berskala nasional, di mana audit kualitas, keamanan pangan, dan pembenahan logistik harus menjadi kebiasaan, bukan reaksi ketika muncul kritik.

Keempat, MBG bergerak dari program sekolah menuju skema yang lebih inklusif. Kementerian Sosial bersama Badan Gizi Nasional tengah mematangkan pelaksanaan MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas, dengan memanfaatkan jejaring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mekanisme penjangkauan yang telah berjalan di layanan sosial. Dari sisi manajemen operasi, hal ini berarti negara sedang mengonsolidasikan layanan pemenuhan gizi untuk kelompok rentan agar lebih terstandar, lebih terukur, dan lebih luas jangkauannya.

Kelima, MBG membutuhkan mesin tata kelola yang rapi dari pusat hingga daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa MBG didesain tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan; karena itu, ia menyoroti kebutuhan tata kelola yang terukur, terkoordinasi, dan terintegrasi antara pusat dan daerah, termasuk peran pemda dalam ekosistem dan keamanan pangan. Kuncinya ada di keamanan pangan dan kontinuitas pasokan yang mana program gizi berskala besar akan berhasil bila rantai suplai stabil, vendor disiplin standar, dan data penerima akurat.

Di sinilah inovasi pasokan menjadi penting. BRIN, melalui riset sains data, disebut mengembangkan pemetaan potensi protein laut berbasis kecerdasan artifisial dengan tingkat akurasi model 94,6% untuk mendukung ketahanan pasokan protein MBG melalui pendekatan data spasial dan konsep precision fishing. Artinya, pemerintah mulai mengaitkan MBG dengan sains pasokan, bukan sekadar cari bahan baku, tetapi merencanakan sumber protein secara presisi dan berkelanjutan. Dalam manajemen pangan modern, inilah pembeda antara program yang bertahan sesaat dengan program yang menjadi institusi.

Terakhir, isu pendanaan juga perlu dilindungi dari disinformasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan zakat tidak boleh digunakan di luar delapan asnaf, sekaligus menepis informasi yang mengaitkan zakat untuk MBG. Hal ini krusial, sebab program publik yang besar hanya akan kuat bila ekosistem kepercayaannya terjaga.

MBG layak dibaca sebagai investasi manajemen pangan untuk pembangunan manusia, untuk menata konsumsi, menata rantai pasok, menata standar keamanan, dan menata akuntabilitas. Ke depan, evaluasi berjalan konsisten, transparansi makin rapi, dan koordinasi pusat-daerah makin solid, MBG bukan hanya memberi makan anak sekolah, MBG membangun prasyarat paling sunyi dari pendidikan, yaitu tubuh yang cukup gizi agar ilmu bisa tumbuh.

*) Pemerhati Pangan