Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan rantai pasok pangan lokal.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa Program MBG dirancang sebagai investasi sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Program ini bukan sekadar soal makanan bergizi untuk anak-anak kita, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, dan memperkuat usaha kecil di daerah,” ujarnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap SPPG didorong untuk melibatkan tenaga kerja lokal serta menggandeng petani, peternak, dan pelaku UMKM setempat sebagai pemasok bahan pangan.

“Kita ingin uang negara berputar di daerah, menghidupkan ekonomi desa dan kota, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya menjelaskan bahwa operasional SPPG secara bertahap telah menyerap ribuan tenaga kerja, mulai dari tenaga pengolah makanan, tenaga distribusi, hingga petugas administrasi. Seiring ekspansi program, jumlah tersebut kini meningkat signifikan.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.067.000 tenaga kerja yang terlibat dalam operasional 22.900 SPPG aktif, sementara total 24.320 SPPG telah terverifikasi dan seluruhnya dibangun oleh masyarakat Indonesia.

“MBG ini bukan hanya sekadar memberikan makan. Secara tidak langsung telah membuka mindset bangsa Indonesia,” ujar Sony.

Menurutnya, kehadiran MBG menghadirkan perspektif baru bahwa pembangunan bangsa tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang terukur dan terencana. Perubahan pola pikir tersebut mulai terlihat dari meningkatnya kesadaran anak-anak terhadap kandungan gizi dalam makanan yang mereka konsumsi.

Sony juga menekankan bahwa model Indonesia berbeda dengan negara lain.

“Negara lain lebih banyak pemerintah yang membangun infrastruktur school meal, tetapi Indonesia 100 persen infrastruktur ini dibangun oleh masyarakat,” jelasnya.

Dengan ekspansi operasional yang masif dan model kolaborasi pemerintah–masyarakat–dunia usaha, MBG diposisikan bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan sebagai infrastruktur sosial nasional yang menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.