Pemerintah Pastikan Fiskal Tetap Terjaga di Tengah Konflik Global

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat berbagai konflik geopolitik yang masih berlangsung.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik.

“Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujarnya.

Di tengah risiko tersebut, kinerja ekonomi domestik tetap terjaga. Wamenkeu Juda menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, dengan pertumbuhan pada triwulan IV mencapai sekitar 5,39 persen. Sementara itu, defisit fiskal tetap dijaga di bawah 3 persen, yakni sekitar 2,92 persen, sesuai aturan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

Menurut Juda, kondisi fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$5.000, sementara standar negara maju berada di atas US$13.000 per kapita per tahun.

Ia menyebut, momentum bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga sekitar 2035–2040 harus dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita melewatkan periode ini, kita berisiko menjadi negara yang tua sebelum kaya,” kata Juda.

Senada, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan komitmen pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi dan disiplin fiskal.

“Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal sebagaimana dimandatkan dalam undang-undang, serta memperkuat reformasi struktural untuk meningkatkan ketahanan ekonomi,” kata Deni.

Deni menerangkan, Fitch menilai Indonesia memiliki rekam jejak baik dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan rasio utang pemerintah yang relatif moderat dibanding negara peers di level BBB.

“Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter terus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan program-program prioritas berjalan efektif dan akuntabel,” ujar Deni.

Dengan strategi fiskal yang disiplin dan responsif, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus BGN-KPK untuk Benahi Sistem Program MBG

    Jakarta – Sebagai wujud komitmen penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membentuk tim khusus bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah kolaboratif ini diambil…

    Percepat Perbaikan Program MBG Pemerintah Perkuat Koordinasi BGN-KPK

    Jakarta – Pemerintah mempercepat perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi kedua lembaga diwujudkan melalui pembahasan rencana…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *