Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan buruh dan kelompok rentan.

Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tekanan, kebijakan yang diambil dinilai sebagai langkah strategis yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Direktur Eksekutif Citra Institut, Yusak Farhan, menilai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan pendekatan ekonomi yang mengedepankan peran aktif negara dalam melindungi masyarakat.

Hal ini tercermin dari berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penghapusan kemiskinan ekstrem, serta kebijakan pro-buruh yang terus diperkuat.

“Presiden Prabowo mengusung ekonomi sosialisme kerakyatan dengan intervensi aktif negara sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme,” ujar Yusak.

Selain itu, penguatan jaring pengaman sosial terus dilakukan melalui program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Langkah ini menjadi penting untuk mengantisipasi dampak konflik global yang berpotensi menekan sektor industri, khususnya manufaktur, serta meningkatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran.

Yusak menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang yang strategis.

“Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” katanya.

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah terus berupaya menghadirkan kebijakan yang adaptif dan komprehensif, termasuk melalui program pelatihan ulang (reskilling) bagi pekerja terdampak PHK.

Upaya ini dinilai penting agar para pekerja tetap memiliki daya saing serta akses terhadap peluang kerja yang layak di tengah perubahan struktur ekonomi.

Lebih lanjut, isu keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha juga menjadi perhatian.

Praktik outsourcing yang masih digunakan di berbagai sektor dinilai perlu diimbangi dengan penguatan perlindungan pekerja, termasuk melalui pemberian insentif, jaminan kesehatan, serta pemenuhan hak normatif seperti Tunjangan Hari Raya (THR) guna menjaga daya beli dan mencegah kerentanan sosial.

Di sisi lain, upaya mendorong kebijakan yang lebih berkeadilan juga tercermin dalam pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT).

Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mengatur hubungan kerja secara adil, serta mencegah praktik eksploitasi terhadap pekerja domestik.

Selain itu, wacana pembentukan Dewan Perserikatan Buruh Nasional dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi dan perlindungan buruh secara berkelanjutan.

“Jika dapat direalisasikan secara optimal, Dewan Perserikatan Buruh Nasional akan menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan buruh serta memperkuat posisi tawar pekerja,” tegas Yusak.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.