Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam merespons aspirasi masyarakat yang belakangan dikenal dengan sebutan tuntutan 17+8. Isu yang digaungkan melalui berbagai saluran, mulai dari serikat buruh hingga kelompok mahasiswa, terutama menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan ekonomi. Pemerintah memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai wacana, tetapi langsung diterjemahkan ke dalam langkah konkret, antara lain melalui stimulus ekonomi, penyediaan upah layak, hingga upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah telah menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis, mulai dari dialog dengan serikat buruh hingga kebijakan deregulasi industri, sudah disiapkan untuk menjawab keresahan masyarakat.

“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa dapat meningkatkan 100 ribu lebih tenaga kerja,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, stabilitas ekonomi nasional saat ini cukup kuat sebagai modal untuk memperkuat berbagai program sosial dan perlindungan masyarakat. “Dari sisi rupiah juga kuat di Rp16.400, bahkan secara makro itu baik. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati, baik kelas menengah akan kita terus tebalkan,” jelasnya.

Sementara itu, ekonom M. Rizal Taufikurahman menilai pemerintah terus mengantisipasi potensi meluasnya PHK dengan langkah-langkah strategis dengan langkah-langkah yang lebih strategis. Menurutnya, insentif bagi industri terdampak menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan produksi sekaligus tenaga kerja.

“Selain itu mendorong diversifikasi produk dan pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat kapasitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan ketenagakerjaan secara profesional agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan industri,” ujar Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef itu.

Rizal juga menekankan bahwa dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten akan memperkuat daya saing Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global. Dengan demikian, aspirasi masyarakat terkait peningkatan kesejahteraan bisa direspon tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi isu 17+8 yang viral di media sosial dan digaungkan sejumlah kelompok masyarakat sipil. Ia menilai suara tersebut merupakan refleksi keresahan sebagian rakyat, namun pemerintah optimistis mampu meredamnya dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Tapi basically begini. Itu kan suara sebagian rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa keganggu hidupnya ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis,” kata Purbaya.

Ia menegaskan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan stimulus tambahan agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif. Target percepatan ekonomi di atas 6 persen diyakini akan membawa dampak positif signifikan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, hingga penguatan daya beli masyarakat.***