Jakarta – Keterlibatan TNI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dinilai semakin menunjukkan orientasi nyata pada kepentingan rakyat. Berbagai program yang dijalankan TNI tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan negara, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti pertanian, peternakan, pengairan, hingga pembinaan sosial kemasyarakatan.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kehadiran TNI di tengah masyarakat memiliki dimensi pengabdian yang lebih luas. Dalam kunjungannya ke Yonif Teritorial Pembangunan 808/Mbaham Matta di Papua Barat, Menhan menekankan bahwa prajurit TNI harus mampu menjadi bagian dari solusi pembangunan daerah, termasuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

“Kehadiran TNI tidak hanya bertugas menjaga pertahanan wilayah, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sjafrie.

Ia juga mengapresiasi program ketahanan pangan yang dilakukan prajurit melalui sektor pertanian dan peternakan, termasuk kegiatan sosial seperti pengobatan gratis dan pembinaan pendidikan bagi masyarakat sekitar. 

Langkah TNI dalam mendukung ketahanan pangan juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil. Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menilai keterlibatan TNI merupakan bentuk gotong royong nasional untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan dan memperkuat kemandirian bangsa di sektor strategis.

Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifai menyatakan bahwa kolaborasi antara TNI, petani, nelayan, dan pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan program pangan nasional.

“Keterlibatan TNI dalam produksi pangan mencerminkan semangat gotong royong nasional untuk mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa petani dan nelayan tetap harus menjadi subjek utama dalam program tersebut agar hasilnya benar-benar berpihak pada rakyat. 

PP STN bahkan mendorong agar keterlibatan TNI Angkatan Laut diperkuat dalam mendukung produksi garam nasional bersama nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ahmad Rifai menilai sinergi tersebut dapat mempercepat target penghentian impor garam dan meningkatkan kapasitas produksi nasional secara berkelanjutan. 

Kepala Staf TNI AD, Maruli Simanjuntak juga menegaskan bahwa sektor pertanian memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pengabdian TNI kepada masyarakat.

Menurutnya, pembangunan titik-titik pengairan dan keterlibatan prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu petani agar tetap produktif, termasuk saat menghadapi tantangan bencana alam maupun keterbatasan infrastruktur. 

Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diharapkan mampu mempercepat pembangunan, memperkuat kemandirian pangan, dan memastikan bahwa agenda besar swasembada benar-benar membawa manfaat nyata bagi petani, nelayan, dan seluruh rakyat Indonesia.