Jakarta – Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam membantu para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui pelaksanaan Program Vokasi Nasional Semester II Tahun 2026. Program tersebut diharapkan mampu menjadi solusi peningkatan keterampilan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak dinamika industri dan ekonomi global.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,12 triliun. Program ini akan menyasar 50 ribu pekerja korban PHK serta 220 ribu lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di berbagai daerah di Indonesia melalui pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah ingin memastikan para pekerja terdampak PHK tetap memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kembali terserap di dunia kerja. Menurutnya, program vokasi nasional menjadi langkah strategis untuk menjaga produktivitas tenaga kerja nasional.

“Program vokasi nasional ditargetkan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK dengan dukungan anggaran Rp2,12 triliun. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan kemampuan kerja dan memperluas kesempatan kerja masyarakat,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan bahwa Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 dirancang agar peserta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah ingin pelatihan yang diberikan benar-benar relevan sehingga para korban PHK dapat lebih siap memasuki kembali dunia kerja.

“Pelatihan vokasi dan program magang akan dibuat semakin dekat dengan kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus maupun Proyek Strategi Nasional agar peserta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Yassierli.

Menurut Yassierli, pemerintah juga melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk memastikan program pelatihan berjalan lebih tepat sasaran. Sebanyak 25 KEK akan dimanfaatkan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan dan penyerapan tenaga kerja.

Ia menambahkan, sinergi antara balai latihan kerja, dunia usaha, dan pengelola kawasan industri terus diperkuat agar materi pelatihan lebih adaptif terhadap kebutuhan lapangan kerja.

“Ke depan, pelatihan akan dibuat lebih konkret, kolaboratif, dan sesuai dengan kebutuhan industri di masing-masing kawasan,” ujarnya.

Melalui program tersebut, pemerintah optimistis para pekerja korban PHK dapat memperoleh keterampilan baru, meningkatkan daya saing, serta memiliki peluang lebih besar untuk kembali bekerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.