Oleh: Sagara Pratama

Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif menjelang satu tahun pelaksanaan proses pembelajaran pada Juli 2026. Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan di berbagai daerah Indonesia. Selain berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah juga mempercepat pembangunan gedung dan infrastruktur permanen guna mendukung keberlanjutan program tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa berbagai capaian Sekolah Rakyat telah dilaporkan kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dipercayakan kepada Kementerian Sosial. Menurutnya, hasil yang dicapai selama hampir satu tahun menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tidak hanya kemampuan akademik siswa yang meningkat, tetapi juga karakter, kedisiplinan, dan semangat belajar mereka mengalami perubahan yang signifikan.

Pemerintah saat ini terus melakukan konsolidasi dan penguatan sumber daya, baik dari sisi tenaga pendidik, anggaran, maupun kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang nantinya mampu menampung lebih dari seribu siswa di setiap lokasi. Kehadiran gedung permanen dinilai penting agar program ini memiliki fondasi yang kuat dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Hingga pertengahan 2026, sebanyak 93 titik pembangunan gedung permanen telah memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, tujuh lokasi masih berada dalam proses lelang dan empat lokasi lainnya dalam tahap persiapan. Pemerintah menargetkan seluruh 104 titik pembangunan dapat diselesaikan pada tahun ini. Setelah itu, pembangunan tahap berikutnya akan dimulai pada akhir tahun dengan target penyelesaian pada 2027.

Target jangka menengah pemerintah adalah menghadirkan sekitar 200 gedung permanen Sekolah Rakyat yang dapat beroperasi pada tahun 2027. Dengan jumlah tersebut, semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang dapat memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah.

Selain pembangunan fisik, Kementerian Sosial juga terus memperluas penjangkauan calon peserta didik melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penjangkauan difokuskan kepada anak-anak yang berpotensi putus sekolah, sudah putus sekolah, belum pernah bersekolah, maupun mereka yang masih ditemukan berada di jalan saat jam belajar berlangsung.

Dalam proses tersebut, pemerintah menemukan lebih dari 400 anak yang masih beraktivitas di jalanan. Tim Kementerian Sosial kemudian mendatangi rumah mereka untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pendidikan dan mengajak mereka bergabung ke Sekolah Rakyat. Pendekatan langsung kepada keluarga dinilai efektif untuk memastikan anak-anak tersebut kembali memperoleh kesempatan belajar.

Berdasarkan perhitungan pemerintah, Sekolah Rakyat diperkirakan mampu menampung sekitar 32 ribu siswa baru pada tahun ini. Jika digabungkan dengan sekitar 15 ribu siswa yang telah mengikuti pembelajaran sebelumnya, maka jumlah peserta didik yang belajar di Sekolah Rakyat pada tahun ajaran ini diperkirakan mencapai lebih dari 47 ribu siswa.

Hingga saat ini, proses penjangkauan yang dilakukan bersama pemerintah daerah telah menjangkau lebih dari 42 ribu siswa. Menariknya, jumlah pendaftar pada jenjang SMP dan SMA bahkan telah melampaui kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program ini. Sementara itu, pada jenjang SD masih tersedia sekitar tiga ribu kursi yang belum terisi sehingga pemerintah terus melakukan sosialisasi untuk menjaring peserta didik tambahan.

Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat juga berlangsung di berbagai daerah, termasuk di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut selesai pada 20 Juni 2026. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 58 persen dan terus menunjukkan perkembangan yang positif.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra menjelaskan bahwa optimisme penyelesaian proyek didasarkan pada laju pekerjaan yang rata-rata mencapai lebih dari 2,5 persen per hari. Untuk mempercepat penyelesaian proyek, jumlah tenaga kerja yang terlibat juga ditingkatkan dari sekitar 900 orang menjadi 1.300 orang.

Meski mengejar target waktu, pemerintah menegaskan bahwa kualitas bangunan dan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama. Percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu konstruksi maupun standar keselamatan para pekerja. Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi terus dilakukan agar seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen mengawal seluruh proses pembangunan hingga selesai. Kehadiran Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat diharapkan dapat memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Keberhasilan Program Sekolah Rakyat juga menjadi bagian dari berbagai capaian pemerintah selama setahun terakhir. Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat. Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program pendidikan semata, tetapi juga instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pembangunan gedung permanen yang terus dipercepat, penjangkauan peserta didik yang semakin luas, serta dukungan berbagai pihak, program ini diharapkan mampu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak dan meraih masa depan yang lebih baik.

*) Pemerhati Kebijakan Publik