Oleh : Antonius Utomo

Perkembangan perdagangan digital telah mengubah wajah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Marketplace menjadi ruang bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau konsumen tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudahan tersebut membuat semakin banyak masyarakat memulai usaha secara daring, mulai dari produk makanan, fesyen, kerajinan, hingga jasa. Di tengah pertumbuhan tersebut, pemerintah terus menyempurnakan tata kelola ekonomi digital, termasuk melalui kebijakan perpajakan yang dirancang agar lebih sederhana, adil, dan tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil.

Belakangan ini, perhatian publik tertuju pada rencana penerapan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026. Dalam mekanisme tersebut, marketplace yang ditunjuk pemerintah akan bertindak sebagai pemungut pajak atas transaksi pedagang yang memenuhi ketentuan tertentu. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan penyederhanaan mekanisme pemungutan agar administrasi perpajakan di sektor digital menjadi lebih efisien dan transparan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru. PPh yang dipungut melalui marketplace pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban perpajakan yang selama ini sudah berlaku. Dengan mekanisme pemungutan melalui marketplace, pemerintah berharap pengawasan dan administrasi perpajakan sektor digital menjadi lebih terintegrasi.

Di tengah munculnya berbagai tanggapan dari masyarakat, pemerintah juga memberikan penegasan bahwa kebijakan ini tetap berpihak kepada pelaku usaha kecil. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun. Kelompok usaha ini tidak dikenai pemungutan PPh sepanjang memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, termasuk menyampaikan pernyataan mengenai omzet kepada marketplace. Dengan demikian, pedagang berskala mikro tetap memperoleh ruang untuk berkembang tanpa dibebani kewajiban pajak sebagaimana pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas usaha lebih besar.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kepatuhan perpajakan dan perlindungan terhadap UMKM. Selama ini, sebagian besar penjual di marketplace merupakan pelaku usaha kecil yang baru merintis bisnis. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha agar mereka tetap dapat bertumbuh secara berkelanjutan.

Selain memberikan perlindungan melalui batas omzet, pemerintah juga menegaskan bahwa tarif PPh sebesar 0,5 persen yang dikenakan kepada pelaku usaha yang memenuhi ketentuan bukanlah tambahan beban baru. Tarif tersebut merupakan bagian dari skema perpajakan yang telah berlaku sebelumnya bagi UMKM. Perbedaannya terletak pada mekanisme pemungutan yang kini dilakukan melalui marketplace sehingga pelaporan menjadi lebih praktis dan mengurangi potensi kesalahan administrasi. Dengan sistem yang lebih otomatis, pelaku usaha diharapkan dapat lebih fokus mengembangkan bisnis tanpa harus menghadapi proses administrasi yang rumit.

Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dengan penyelenggara marketplace sebelum kebijakan diterapkan secara penuh. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa koordinasi teknis terus dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem sehingga implementasi berjalan lancar tanpa mengganggu aktivitas perdagangan digital. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada regulasi, tetapi juga memperhatikan kesiapan infrastruktur digital dan kebutuhan para pelaku usaha di lapangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti Setiap potongan pajak yang dilakukan oleh e-commerce akan diterbitkan bukti potongnya secara resmi. Bukti potong tersebut akan otomatis masuk ke akun Coretax milik masing-masing seller dan dapat digunakan sebagai pengurang pajak (kredit pajak) saat pelaporan SPT Tahunan.

Bagi para penjual kecil, kepastian mengenai perlindungan omzet hingga Rp500 juta memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Mereka tetap dapat memanfaatkan marketplace sebagai sarana memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, sekaligus membangun rekam jejak usaha yang lebih baik. Bahkan, kepatuhan administrasi perpajakan dapat menjadi nilai tambah ketika pelaku usaha ingin memperoleh akses pembiayaan dari perbankan, mengikuti program pemerintah, maupun menjalin kerja sama dengan mitra bisnis yang lebih besar.

Lebih jauh lagi, kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi ekonomi digital Indonesia yang semakin matang. Pertumbuhan transaksi e-commerce memerlukan tata kelola yang mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjaga keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Perlindungan terhadap pedagang kecil melalui batas omzet dan penyederhanaan administrasi menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun sistem perpajakan yang tidak menghambat pertumbuhan UMKM, melainkan mendukung formalisasi usaha secara bertahap.

Dengan perlindungan bagi penjual kecil, penyederhanaan mekanisme pemungutan, serta koordinasi yang terus dilakukan bersama marketplace, pemerintah berusaha memastikan bahwa transformasi ekonomi digital tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap jutaan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Melalui keseimbangan antara kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan keberpihakan kepada usaha mikro, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih adil bagi seluruh pelaku usaha.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik