Jakarta – Sebagai wujud komitmen penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) resmi membentuk tim khusus bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah kolaboratif ini diambil untuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi perbaikan, sekaligus memastikan bahwa program strategis nasional tersebut berjalan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menjelaskan bahwa kerja sama antara BGN dan KPK difokuskan pada pembahasan rencana aksi sebagai tindak lanjut atas kajian yang telah dilakukan lembaga KPK.

“Pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK,” kata Aminudin.

Ia menjelaskan bahwa hasil kajian tersebut mulai dipelajari secara menyeluruh oleh jajaran BGN di bawah kepemimpinan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi awal dari proses pembenahan tata kelola yang lebih kuat dan berorientasi pada prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan KPK. Dari hasil kajian tersebut terdapat sepuluh temuan yang menjadi perhatian utama untuk segera ditindaklanjuti.

“Kami pelajari semua. Ada 10 temuan dan kami pelajari satu per satu,” ujar Agustina.

Sebagai tindak lanjut, BGN membentuk tim khusus yang bertugas menyusun rencana aksi sekaligus memastikan seluruh rekomendasi dapat diimplementasikan secara konkret dalam pelaksanaan Program MBG. Tim tersebut akan bekerja secara intensif untuk memperkuat sistem tata kelola sehingga program dapat berjalan semakin efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Agustina menegaskan bahwa BGN tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen administratif, tetapi juga memastikan setiap rekomendasi diwujudkan dalam langkah nyata yang dapat diukur hasilnya.

“Tentu saja kami percaya bahwa KPK tidak akan selesai begitu saja pada dokumen yang kami serahkan, tetapi mereka ingin melihat lebih konkret pada apa yang dilakukan oleh kami nantinya. Tidak semata-mata pada apa yang tertulis, tetapi pada apa yang nanti akan kami lakukan,” tegasnya.