Oleh: Bagas Satriyo

Pemerataan akses listrik hingga ke pelosok Indonesia menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, percepatan program elektrifikasi desa layak mendapat dukungan seluruh elemen bangsa. Kehadiran listrik bukan hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan tidak ada lagi desa yang tertinggal dalam menikmati akses energi yang layak.

Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa program listrik desa yang akan segera diresmikan merupakan proyek yang telah selesai dikerjakan sepanjang 2025 sehingga tidak lagi menghadapi persoalan pendanaan. Menurutnya, pemerintah telah memastikan anggaran tersedia sehingga perhatian kini difokuskan pada pelaksanaan program agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Bahlil Lahadalia juga memastikan alokasi anggaran untuk melanjutkan program elektrifikasi desa pada 2026 dan 2027 telah disiapkan. Kepastian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen jangka panjang dalam memperluas akses listrik nasional. Dengan tersedianya dukungan anggaran, pemerintah optimistis pembangunan infrastruktur kelistrikan dapat terus berjalan sesuai target tanpa terkendala pembiayaan.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan penyambungan listrik di lebih dari 1.400 desa yang berhasil diselesaikan melalui program listrik desa tahun 2025. Peresmian tersebut menjadi tonggak penting dalam memperluas layanan kelistrikan bagi ribuan desa yang sebelumnya belum menikmati akses listrik secara memadai. Kehadiran listrik diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membuka berbagai peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan infrastruktur.

Program elektrifikasi desa dinilai memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Listrik menjadi kebutuhan dasar yang mampu menggerakkan berbagai sektor produktif. Pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kapasitas produksi, petani memperoleh dukungan teknologi yang lebih modern, nelayan memiliki fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang lebih baik, sementara sektor pendidikan dan kesehatan memperoleh sarana pendukung yang semakin memadai. Dengan demikian, keberadaan listrik dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa. Ia mengapresiasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Fabby Tumiwa, program tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional sekaligus mempercepat pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari transformasi energi Indonesia.

Fabby Tumiwa menilai pelaksanaan program tersebut perlu dilakukan dengan tata kelola yang baik agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ia berpandangan bahwa program listrik desa tidak boleh hanya dipandang sebagai upaya memenuhi target rasio elektrifikasi, melainkan harus menjadi bagian dari transformasi sistem penyediaan energi yang mampu menghadirkan akses energi yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Fabby Tumiwa, akses listrik juga harus diarahkan untuk mendorong pemanfaatan energi yang produktif sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian desa. Kehadiran listrik akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Oleh sebab itu, elektrifikasi desa merupakan investasi pembangunan yang memberikan manfaat sosial sekaligus ekonomi dalam jangka panjang.

Melalui pendekatan Solar Archipelago yang dikembangkan IESR sebagai peta jalan pembangunan PLTS 100 gigawatt, elektrifikasi pulau-pulau kecil maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi surya berbasis komunitas. Pendekatan tersebut dinilai mampu mempercepat pemerataan akses energi bersih sebelum 2030 sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Fabby Tumiwa menambahkan bahwa integrasi program listrik desa dengan pengembangan PLTS berbasis potensi lokal tidak hanya membantu pemerintah mencapai target kapasitas pembangkit energi surya. Kebijakan tersebut juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, mempercepat demokratisasi energi, memperluas pemanfaatan energi bersih, serta mendukung transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok Nusantara.

Selama setahun terakhir, pemerintah menunjukkan berbagai capaian positif dalam sektor energi dan pembangunan infrastruktur. Berbagai program peningkatan akses listrik, penguatan jaringan ketenagalistrikan, percepatan investasi energi, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan terus dijalankan secara konsisten. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, percepatan elektrifikasi desa merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Pemerataan akses listrik akan memperkuat ketahanan energi, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar program ini terus berlanjut dan mampu menghadirkan manfaat yang semakin luas. Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

*) Pemerhati Pembangunan Wilayah