Jakarta – Pemerintah memperkuat ekosistem media digital untuk menghadirkan ruang internet yang sehat, aman, dan berkualitas di tengah meningkatnya arus informasi, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta ancaman hoaks dan disinformasi.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) sekaligus Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan. Menurutnya, teknologi justru perlu diarahkan agar memberikan manfaat positif dan produktif bagi masyarakat.

“Kita bukan mengontrol, tetapi menjaga pagar-pagar ini tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari karena ada sisi positif yang dapat dimanfaatkan, seperti memperluas akses informasi dan menjadi medium untuk belajar,” kata Farida.

Ia menjelaskan, tantangan ruang digital semakin kompleks karena setiap orang kini dapat memproduksi dan menyebarkan konten. Berbeda dengan media konvensional yang memiliki ruang redaksi dan prosedur verifikasi, konten di media sosial tidak selalu melalui proses kurasi.

“Sekarang semua orang bisa membuat konten. Ketika konten semakin banyak tetapi tidak melalui prosedur khusus, potensi misinformasi dan disinformasi juga semakin besar,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan hak masyarakat memperoleh informasi yang benar. Upaya tersebut dilakukan melalui regulasi, kerja sama dengan platform digital, pengawasan teknis, akses pengaduan konten, serta penguatan literasi digital.

Farida menilai media profesional memiliki posisi strategis dalam menghadapi persoalan tersebut. Keberadaan ruang redaksi dan penerapan kode etik jurnalistik menjadi pembeda penting karena informasi dapat melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan.

“Peran media menjadi penting karena masyarakat membutuhkan kanal yang kredibel untuk melakukan konfirmasi. Media dapat menghadirkan konten yang terverifikasi sehingga masyarakat memiliki rujukan ketika menemukan informasi yang meragukan,” katanya.

Di sisi lain, perkembangan AI juga menuntut masyarakat semakin kritis dalam mengonsumsi informasi. Konten hasil AI, termasuk deepfake, semakin sulit dibedakan dari konten asli sehingga kemampuan melakukan pengecekan menjadi kebutuhan penting.

Farida menegaskan penguatan ekosistem digital tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Kolaborasi dengan media, platform digital, akademisi, sekolah, orang tua, dan masyarakat diperlukan agar teknologi dimanfaatkan secara produktif.

“Ketika kita bicara bangsa, semua komponen harus bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi. Literasi masyarakat menjadi kunci agar publik mampu memahami konteks dan mengetahui apakah suatu informasi benar atau hoaks,” pungkasnya.