JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, masyarakat diajak menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas nasional sebagai modal penting dalam memperkuat pembangunan Indonesia.

Dinamika politik serta perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, penyampaian kritik dan aspirasi perlu dilakukan secara konstruktif, damai, dan sesuai koridor hukum agar tidak berkembang menjadi konflik maupun perpecahan di tengah masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Robi Anugrah Marpaung mengatakan, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun perbedaan pilihan politik.

“Menjaga kondusivitas dan persatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi persatuan dan keutuhan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok,” ujar Robi.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya di tengah derasnya arus pemberitaan dan komunikasi digital. Informasi yang belum terverifikasi perlu dihindari agar tidak menjadi pemicu disinformasi dan provokasi.

“Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika ada perbedaan atau persoalan, mari disikapi dengan kepala dingin dan melalui mekanisme yang tersedia,” katanya.

Sejalan dengan upaya menjaga stabilitas nasional, tingkat penerimaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan perkembangan positif. Survei Media Survei Nasional (Median) pada 21 Juli–2 Agustus 2026 mencatat 56,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sedangkan 36 persen menyatakan tidak puas.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alasan yang paling banyak disebut responden yang menyatakan puas, yakni sebesar 11,1 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa program prioritas pemerintah mulai dirasakan masyarakat dan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sementara itu, Survei Nasional Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 mencatat 72,5 persen publik menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Capaian tersebut menjadi penilaian tertinggi dibandingkan sejumlah bidang lain yang ditanyakan.

Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa penguatan persatuan, kerukunan, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah perlu terus dijaga secara bersama-sama demi menciptakan situasi nasional yang aman, stabil, dan kondusif bagi keberlanjutan pembangunan.