Oleh : Bagas Nurahman)*

Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum penting untuk melihat arah besar pembangunan Indonesia. Meski masih berada di bawah setengah periode pemerintahan, berbagai kebijakan yang telah dijalankan mulai memperlihatkan orientasi menuju negara yang lebih kuat, mandiri, berdaulat, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu arah yang semakin terlihat adalah perhatian terhadap kemandirian nasional. Ketahanan pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, hingga pembangunan manusia menjadi bagian dari agenda besar yang terus didorong pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menilai dua tahun pemerintahan Prabowo merupakan waktu yang cukup untuk membaca arah kepemimpinan, meskipun terlalu singkat untuk memberikan penilaian final. Menurutnya, Prabowo menunjukkan karakter nasionalisme yang kuat dengan menempatkan kedaulatan, pangan, energi, dan pertahanan sebagai bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang mandiri.

Komaruddin juga melihat tantangan utama Prabowo bukan sekadar membangun pemerintahan yang kuat, melainkan membangun institusi negara yang kuat. Negara yang kuat, menurutnya, harus ditopang hukum yang bekerja, birokrasi profesional, pendidikan berkualitas, ekonomi produktif, serta masyarakat yang memiliki kepercayaan terhadap institusi.

Arah tersebut penting karena kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpinnya. Kepemimpinan yang kuat perlu diterjemahkan menjadi institusi yang mampu bekerja secara efektif dan berkelanjutan.

Salah satu program yang menjadi simbol kuat pemerintahan Prabowo adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut bukan hanya ditempatkan sebagai kebijakan bantuan sosial, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Selain MBG, agenda swasembada pangan juga menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah berupaya memperkuat produksi dalam negeri sehingga ketahanan pangan tidak terlalu bergantung pada kondisi pasar global. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk memperkuat posisi petani dan membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.

Agenda kemandirian juga terlihat dalam penguatan sektor energi dan hilirisasi. Pemerintah ingin sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah, lapangan kerja, dan memperkuat industri nasional.

Di sisi politik, pemerintahan Prabowo juga berhasil membangun konsolidasi yang relatif kuat. Dukungan politik yang luas memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan dengan lebih stabil. Dua tahun pemerintahan Prabowo harus dilihat sebagai fase penting untuk memastikan mandat rakyat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata.

Dukungan terhadap pemerintah tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pembenaran terhadap seluruh kebijakan, tetapi juga tanggung jawab untuk ikut mengawal dan memberikan masukan.Pemerintah membutuhkan dukungan untuk menjaga stabilitas, tetapi juga membutuhkan masukan agar setiap kebijakan dapat terus diperbaiki.

Tantangan berikutnya adalah memastikan mesin birokrasi mampu menerjemahkan banyak agenda besar tersebut secara efektif. Pemerintah memiliki berbagai program strategis mulai dari pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menilai konsolidasi politik yang dilakukan Prabowo dapat menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pelaksanaan program. Namun, menurut Ujang, kekuatan politik tersebut harus diikuti dengan kinerja pemerintahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ujang melihat keberhasilan pemerintahan pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya koalisi atau kuatnya dukungan politik. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Memasuki tahun-tahun berikutnya, tantangan pemerintahan Prabowo adalah mengubah berbagai fondasi yang telah dibangun menjadi hasil yang semakin nyata. Agenda besar seperti swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, MBG, dan industrialisasi membutuhkan konsistensi agar tidak berhenti pada tahap kebijakan.

Pada saat yang sama, penguatan institusi juga harus menjadi perhatian. Pemerintahan yang kuat membutuhkan birokrasi yang profesional, penegakan hukum yang konsisten, pengelolaan anggaran yang disiplin, serta ruang kritik yang sehat.

Dengan demikian, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dilihat sebagai fase peletakan fondasi. Sejumlah agenda besar telah menunjukkan arah menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat, sementara tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut menghasilkan perubahan yang semakin terasa.

Prabowo memiliki visi besar mengenai Indonesia yang kuat, mandiri, dan dihormati di dunia. Tantangan terbesarnya kini adalah memastikan visi tersebut berubah menjadi institusi yang kuat, kebijakan yang efektif, dan kesejahteraan yang nyata.

Jika konsistensi tersebut dapat dijaga, dua tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran bukan sekadar catatan perjalanan politik, melainkan menjadi bagian dari proses panjang menuju negara yang lebih kuat, berdaulat, dan mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta