Oleh: Abdul Gani*

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, perhatian publik terhadap integritas dan kinerja pemerintahan semakin menguat. Integritas tidak hanya tercermin dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan strategis, tetapi juga dari konsistensi menjalankan program pembangunan, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan manfaat kebijakan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Gambaran positif terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo tercermin dalam survei Indonesia Network Election Survey (INES) yang dilakukan pada September 2026. Survei tersebut mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo mencapai 79,3 persen, sementara tingkat kepercayaan berada pada angka 82,1 persen. Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan menyampaikan bahwa hasil tersebut menunjukkan adanya apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjelang dua tahun masa kepemimpinan.

Survei yang melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi dengan metode multistage random sampling, margin of error sekitar 2,48 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen tersebut memberikan gambaran mengenai persepsi publik pada periode survei. Tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga kesinambungan agenda pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.

Penilaian positif juga terlihat dari apresiasi terhadap keberanian, ketegasan, dan kecepatan pemerintah dalam menjalankan berbagai program yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebanyak 78,2 persen responden memberikan apresiasi terhadap aspek tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa keberanian pemerintah mengambil keputusan strategis dinilai memiliki arti penting dalam mendorong percepatan pembangunan nasional.

Dukungan masyarakat juga terlihat pada berbagai program kesejahteraan. Penanganan kemiskinan memperoleh respons positif dengan 68,2 persen responden menyatakan puas atau cukup puas. Sementara itu, program kesejahteraan sosial dan bantuan sosial mencatat tingkat kepuasan sebesar 78,7 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa agenda perlindungan sosial tetap menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam menjaga daya beli dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu kebijakan yang mendapatkan perhatian besar masyarakat. Sebanyak 78,2 persen responden mendukung keberlanjutan program tersebut. Dukungan itu menjadi modal sosial bagi pemerintah untuk terus memperluas pelaksanaan MBG sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hingga Agustus 2026, pelaksanaan MBG mencatat realisasi anggaran sekitar Rp134,2 triliun dan telah menjangkau sekitar 57 juta penerima. Skala tersebut menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat, khususnya anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya.

MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. Pelaksanaannya dapat membuka ruang keterlibatan UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, program tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

Semangat memperluas manfaat pembangunan juga tercermin melalui penguatan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kedua agenda tersebut menunjukkan upaya pemerintah membangun basis ekonomi masyarakat dari tingkat bawah. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal diharapkan dapat menciptakan kesempatan usaha, memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan produktif, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dalam bidang diplomasi, sebanyak 80,3 persen responden menyatakan puas dan percaya terhadap strategi Presiden Prabowo yang membawa agenda penguatan ekonomi Indonesia dalam berbagai kunjungan luar negeri. Diplomasi ekonomi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerja sama internasional, membuka peluang investasi, memperkuat perdagangan, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam perekonomian global.

Penguatan kedaulatan ekonomi juga menjadi bagian dari agenda pemerintahan. Perluasan hilirisasi sumber daya alam, penguatan kerja sama internasional setelah Indonesia bergabung dalam BRICS, serta upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor menunjukkan orientasi pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih mandiri dan memiliki nilai tambah.

Saiful Chaniago, Wakil Ketua Umum DPP KNPI yang juga Komisaris Utama PT PLN Energi Gas, menilai dua tahun kepemimpinan Prabowo menunjukkan penguatan integritas, kedaulatan, dan komitmen pemberantasan praktik korupsi. Menurut Saiful, komitmen tersebut tercermin melalui penguatan penegakan hukum dan kerja lembaga penegak hukum dalam menangani berbagai perkara strategis.

Saiful juga menilai penguatan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting dari integritas pemerintahan. Menurutnya, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat, UMKM, serta pelaku usaha kecil untuk terlibat dalam pembangunan ekonomi nasional.

Di sektor energi, agenda hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya domestik juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri, termasuk pemanfaatan gas domestik dan pengembangan PLTG Maleo di Gorontalo, menunjukkan arah kebijakan yang menempatkan ketahanan energi sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka panjang.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa integritas pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga dengan keberanian membangun sistem ekonomi yang lebih mandiri, memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, serta menghadirkan program yang memiliki dampak langsung.

Dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi momentum untuk memperkuat capaian tersebut. Tingginya tingkat kepuasan dan kepercayaan publik sebagaimana tercermin dalam survei INES merupakan modal penting bagi pemerintah untuk melanjutkan agenda pembangunan secara konsisten. Ke depan, konsistensi pelaksanaan program, transparansi, akuntabilitas, serta penguatan pengawasan akan semakin penting untuk memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

*Penulis merupakan pengamat politik