Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran hingga tingkat daerah. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan upaya pencegahan, pengamanan kawasan, dan penanggulangan karhutla berjalan efektif sesuai karakteristik wilayah.

Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan agar pengamanan hutan dapat menjangkau hingga tingkat lapangan. Keberadaan personel dan struktur pengamanan di daerah dinilai dapat memperkuat pemantauan potensi kebakaran sekaligus mempercepat penanganan.

“Misalkan struktur kelembagaannya, dinas sampai ke bawah itu ada enggak? Sampai ke tingkat desa, di kecamatan, itu polisi hutan. Itu kalau belum, ya kita lengkapi. Yang kedua juga anggarannya. Dapat anggaran berapa dari kementerian?” kata Darori.

Menurut Darori, penguatan kelembagaan perlu berjalan beriringan dengan dukungan anggaran yang proporsional. Pembiayaan diperlukan untuk menunjang pengamanan kawasan serta penyediaan dan perbaikan sarana penanganan karhutla.

“Karena kebakaran sekarang ini cukup masif, maka kita minta fakta dan realitanya apa? Kendalanya terutama di lahan gambut. Kalau penanganan kebakaran itu ada bedanya. Kalau datar bagaimana, kalau miring bagaimana, kalau gambut bagaimana. Nah, ini yang perlu dipelajari bersama,” ujar Darori

Untuk memperkuat pembiayaan, Komisi IV DPR RI merencanakan skema pembagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami dari Komisi IV merencanakan setiap penerimaan PNBP itu akan dibagi untuk hutan lindung dan produksi, 50 persen untuk Kementerian Kehutanan, 20 persen untuk Dinas Kehutanan Provinsi, dan 30 persen untuk KPH atau Dinas Kabupaten. Dana tersebut digunakan untuk perbaikan-perbaikan sarana Kawasan konservasi dan hutan lindung,” pungkas Darori.

Sementara itu, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, mengatakan pihaknya mengapresiasi sinergi pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan unsur terkait dalam penanganan karhutla di Kalimantan.

Pemerintah telah menyiapkan sekitar Rp100 miliar untuk pemerintah daerah, di luar anggaran Kementerian Kehutanan, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. Dukungan tersebut memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi karhutla.

“Karena itu, kita masih punya 50 hari lagi untuk memperkuat pasukan darat kita,” ujar Raja Juli.

Penguatan kelembagaan dan anggaran tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat penanganan karhutla secara berkelanjutan. (*)