Pemerintah Percepat Bantuan Pangan untuk 33,2 Juta Keluarga

JAKARTA – Pemerintah percepat penyaluran bantuan pangan beras bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) kelompok desil 1 hingga desil 4 di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), sekaligus menjaga daya beli keluarga berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui percepatan penyaluran bantuan untuk alokasi Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap keluarga akan menerima 30 kilogram beras sekaligus, dengan alokasi 10 kilogram per bulan. Total beras yang disiapkan pemerintah hampir mencapai 1 juta ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan sosial dan menjaga konsumsi rumah tangga ketika permintaan pangan meningkat.

“Untuk menjawab keluhan masyarakat soal harga (pangan), El Nino, dan seterusnya, Pak Presiden putuskan, beliau setujui bantuan pangan untuk 33,2 juta (keluarga penerima manfaat) desil satu sampai desil empat kita percepat,” katanya.

Ia menjelaskan, bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

“Jumlahnya 1 juta tonuntuk 33,2 juta desil 1 sampai desil 4. Seluruh Indonesia. Itu yang enggak bisa beli jadi diberi. Dipercepat,” ujar Zulhas.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran bantuan selesai sebelum Desember 2026.

“Pak Presiden putuskan, beliau setuju bantuan pangan untuk 33,2 juta dari desil 1 sampai 4. Kita percepat, kita percepat ya, sebelum Desember ini selesaikan. Masing-masing 30 kilo,” kata Zulhas.

Pemerintah menargetkan seluruh bantuan selesai disalurkan lebih awal agar keluarga penerima memperoleh beras untuk kebutuhan tiga bulan.

“Sebelum Desember ini diselesaikan, masing-masing (keluarga penerima manfaat mendapatkan beras) 30 kilogram (untuk alokasi Oktober, November, dan Desember),” jelasnya.

Selain bantuan gratis, pemerintah mempercepat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Harga beras SPHP ditetapkan Rp12.500 per kilogram di Jawa dan Rp13.100 per kilogram di luar Jawa. Pemerintah juga menyiapkan sekitar 1 juta ton beras untuk mendukung program tersebut.

Percepatan kedua program dilakukan di tengah kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah serta potensi kenaikan harga beras akibat kemarau. Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan ketepatan sasaran bantuan menjelang Nataru dan Ramadan.

  • Related Posts

    Pemerintah Jajaki Kerja Sama Internasional untuk Pengembangan Energi Nuklir

    Jakarta – Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama internasional untuk mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan listrik nasional. Kerja sama dengan Brasil menjadi salah satu langkah yang dibahas,…

    Pemerintah Dorong Energi Nuklir untuk Perkuat Kemandirian Indonesia

    JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat langkah strategis dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pemerintah saat ini tengah mematangkan 28 lokasi tapak…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *