Jakarta – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian serius karena menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan potensi kedzaliman terhadap hak privasi warga negara.

Pengusutan perkara ini menjadi momentum penting untuk memastikan tidak ada pihak yang bertindak sewenang-wenang di luar ketentuan hukum. Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara objektif tanpa melihat jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan seseorang dengan lingkaran pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik diusut secara tegas tanpa pandang bulu.

“Arahan beliau memang supaya kasus ini dilakukan penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Dan itu telah dilakukan oleh para penyidik Bareskrim Mabes Polri,” kata Yusril.

Keseriusan pengusutan terlihat dari pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi dan perwira Polri, termasuk mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Yusril menyebut tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, sementara pemeriksaan terhadap pihak lain masih terus berkembang. Menurutnya, laporan awal berasal dari internal kepolisian sebelum Kapolri menyampaikan perkembangan perkara kepada Presiden.

“Jadi memang tidak tanggung-tanggung langkah ini. Komitmen dari Pak Presiden dan kita semua dari pemerintahan untuk menegakkan hukum itu tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R Rasahan, menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, pejabat negara, tokoh politik, hingga masyarakat tidak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola kelembagaan. Penanganan perkara harus disertai evaluasi terhadap sistem pengawasan agar penyalahgunaan kewenangan tidak kembali terjadi.

“Penegakan hukum tidak cukup hanya menemukan pelaku, tetapi juga harus membenahi sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi,” kata Syafrida.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mendesak pengusutan dilakukan hingga mengungkap aktor intelektual di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyidik harus menelusuri pihak yang merancang, memberikan perintah, menerima hasil sadapan, hingga tujuan penggunaannya.

“Usut secara menyeluruh dari pelaksana hingga aktor intelektualnya. Telusuri siapa yang merancang, siapa yang memberi perintah, siapa yang menerima hasil sadapan, dan untuk kepentingan apa hasilnya digunakan. Semua harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kholid.

Pengusutan kasus ini diharapkan menjadi bukti bahwa supremasi hukum berlaku bagi semua orang.