Jakarta – Pemerintah memberikan kepastian bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang memperoleh peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu tetap berhak mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027. Kesepakatan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ini membuka kesempatan bagi pegawai dari berbagai profesi untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai negeri sipil (PNS), meskipun status kepegawaiannya telah berubah menjadi penuh waktu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kesempatan mengikuti seleksi CPNS tersebut merupakan salah satu hasil pembahasan pemerintah dan DPR RI terkait pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Ia menegaskan bahwa perubahan status tidak menghalangi pegawai untuk mengikuti seleksi pada tahun mendatang.

“Ketika status mereka ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu dari berbagai bidang profesi, kesempatan untuk mengikuti ujian CPNS tahun 2027 tetap diberikan secara setara,” kata Prasetyo.

Namun, pemerintah masih membahas kemungkinan adanya ketentuan khusus bagi sejumlah profesi yang mempunyai kebutuhan tertentu. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah batas usia sebagai persyaratan dalam proses seleksi CPNS. Menurut Prasetyo, beberapa bidang pekerjaan membutuhkan pertimbangan tersendiri agar kesempatan mengikuti seleksi tetap dapat disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan ini mencakup guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berangkat dari aspirasi masyarakat mengenai kepastian status tenaga PPPK. Berbagai masukan kemudian dibicarakan bersama pemerintah melalui koordinasi hingga mencapai tahap finalisasi.

Dasco menegaskan, DPR akan terus menerima aspirasi masyarakat, membahas berbagai persoalan, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan jalan keluar.

“DPR RI akan tetap berupaya menampung setiap masukan masyarakat, membahas permasalahan yang muncul, serta bekerja bersama pemerintah dalam mengantisipasi dan menemukan penyelesaian atas berbagai aspirasi yang disampaikan,” pungkasnya.

Kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu patut diapresiasi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menjawab aspirasi dan memberikan kepastian karier bagi pegawai. Langkah ini diharapkan turut meningkatkan kesejahteraan aparatur serta kualitas pelayanan publik. (*)