Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menyasar wilayah dengan konsentrasi dapur tinggi agar pelayanan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Penilaian atau grading tahap pertama difokuskan pada dapur SPPG di Pulau Jawa. Kebijakan ini bertujuan menjaga keamanan pangan sekaligus mencegah ketimpangan distribusi layanan akibat penumpukan dapur di wilayah tertentu.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan penataan diperlukan agar setiap dapur beroperasi sesuai kapasitas produksi dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Prima.

Menurutnya, penilaian mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni kapasitas produksi, kualitas makanan, dan pemenuhan standar keamanan pangan. Ketiga aspek tersebut menjadi ukuran penting untuk memastikan layanan MBG optimal.

BGN menilai peningkatan jumlah dapur perlu diimbangi pengelolaan yang terukur. Konsentrasi SPPG yang terlalu tinggi di suatu wilayah berpotensi menyebabkan distribusi tidak seimbang, sementara daerah lain masih membutuhkan tambahan akses pelayanan.

Karena itu, hasil penilaian akan digunakan untuk memetakan kondisi operasional dapur dan menjadi dasar penataan layanan berdasarkan data lapangan. Evaluasi juga mempertimbangkan jangkauan distribusi serta jumlah penerima manfaat.

“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata,” kata Prima.

Pemilihan Pulau Jawa sebagai lokasi awal mempertimbangkan konsentrasi SPPG yang relatif tinggi. Penataan diharapkan menciptakan keseimbangan antara jumlah dapur, kemampuan produksi, dan kebutuhan penerima manfaat di setiap wilayah.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola MBG agar perluasan program tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas, tetapi juga kualitas layanan dan ketepatan sasaran.

Pemerataan menjadi perhatian karena keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya dapur yang beroperasi. Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa makanan yang diterima aman, bergizi, dan disalurkan secara tepat.

Dengan evaluasi berbasis kebutuhan, BGN diharapkan mampu mengidentifikasi wilayah yang memerlukan penataan maupun tambahan layanan. Langkah ini penting agar manfaat program menjangkau masyarakat secara lebih adil tanpa mengabaikan mutu dan keamanan pangan. Penilaian juga membantu memastikan sumber daya operasional dimanfaatkan secara efisien sehingga setiap dapur dapat melayani penerima manfaat secara proporsional. (*)