Oleh: Damar Alfazha Ahmad (*
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang tidak hanya berdampak terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki dimensi hubungan internasional yang krusial, khususnya bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Fenomena kabut asap lintas batas (transboundary haze) selama ini kerap menjadi tantangan tersendiri bagi solidaritas, stabilitas ekonomi, dan efektivitas kerja sama ASEAN.
Dalam konteks tersebut, ketegasan Presiden Prabowo dalam menangani karhutla menunjukkan bahwa Indonesia tidak sekadar berupaya menyelesaikan persoalan domestik yang berulang setiap tahun, melainkan juga berkomitmen menjaga tanggung jawab lingkungan global dan hubungan diplomatik yang harmonis dengan negara-negara tetangga. Sikap ini sangat penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan strategis dan tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan kawasan.
Pernyataan Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin ASEAN mengenai tidak adanya toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kepentingan ekonomi jangka pendek mengesampingkan kelestarian lingkungan. Langkah pencabutan 17 konsesi perusahaan, penyelidikan intensif terhadap puluhan korporasi, serta proses hukum yang transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam membangun efek jera yang nyata. Secara keseluruhan, terdapat 104 perusahaan yang tengah diselidiki kepolisian, sementara sejumlah perusahaan lainnya telah memasuki tahapan penindakan hukum lebih lanjut.
Selain memperkuat aspek penindakan hukum, perubahan paradigma pendekatan pemerintah dari sekadar pemadaman dan mitigasi darurat menuju pencegahan sistematis merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Pengalaman menghadapi karhutla selama hampir empat bulan pada musim kemarau memperlihatkan bahwa penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan personel gabungan dan peralatan pemadam ketika api sudah telanjur meluas. Diperlukan sistem pengawasan kawasan rawan secara real-time, pemanfaatan teknologi deteksi dini berbasis satelit, penguatan koordinasi antarlembaga pusat dan daerah, serta pengawasan ketat terhadap aktivitas pembukaan lahan oleh korporasi.
Rencana pembentukan lembaga khusus serta program pencegahan terpadu yang disiapkan pemerintah dapat menjadi fondasi kuat bagi tata kelola penanggulangan karhutla yang lebih terintegrasi. Orientasi preventif tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyelesaikan akar persoalan secara struktural, sekaligus memberdayakan masyarakat lokal melalui edukasi pengelolaan lahan tanpa bakar agar tidak sekadar sibuk menangani dampak krisis yang muncul berulang.
Dari perspektif kerja sama luar negeri, transparansi Indonesia dalam menyampaikan perkembangan penanganan karhutla kepada negara-negara anggota ASEAN merupakan bagian tak terpisahkan dari diplomasi lingkungan yang konstruktif. Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa pemerintah telah memenuhi seluruh kewajiban pelaporan secara berkala melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution (ACCTHPC). Pemenuhan mekanisme kelembagaan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia senantiasa menghormati komitmen regional dan menempatkan kerja sama multilateral sebagai instrumen utama penyelesaian persoalan lintas batas. Hal ini sangat penting karena dampak kabut asap tidak mengenal batas administrasi kedaulatan negara sehingga membutuhkan pertukaran informasi yang akurat, sinkronisasi kebijakan tata kelola hutan, dan tanggung jawab bersama. Indonesia perlu mempertahankan keterbukaan informasi tersebut agar kepercayaan negara-negara ASEAN terhadap kapasitas, kredibilitas, dan kesungguhan pemerintah semakin menguat di kancah internasional.
Apresiasi langsung Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong terhadap Presiden Prabowo dan seluruh tim gabungan yang bekerja keras di lapangan juga menjadi perkembangan sangat positif dalam dinamika hubungan bilateral kedua negara. Ucapan terima kasih atas upaya luar biasa Indonesia menunjukkan bahwa langkah konkret pemerintah memperoleh pengakuan diplomatik dari negara tetangga yang turut merasakan dampak langsung kabut asap. Lebih jauh lagi, dukungan Wong terhadap pembentukan satuan tugas bersama untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang terlibat karhutla membuka peluang besar bagi penguatan kerja sama penegakan hukum lintas yurisdiksi. Bahkan, gagasan memperluas mekanisme akuntabilitas korporasi tersebut ke tingkat ASEAN memperlihatkan bahwa persoalan karhutla dapat menjadi momentum strategis untuk membangun sistem kolaborasi regional yang lebih efektif.
Penanganan karhutla secara menyeluruh memang membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang, ketegasan penegakan hukum, serta dukungan aktif dari seluruh pemangku kepentingan nasional maupun regional. Presiden Prabowo telah menunjukkan arah kepemimpinan yang jelas bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar agenda pembangunan nasional, melainkan bagian integral dari tanggung jawab Indonesia dalam menjaga kepentingan bersama dan masa depan kawasan ASEAN. Oleh karena itu, masyarakat luas perlu memberikan kepercayaan penuh serta pengawasan konstruktif terhadap langkah pemerintah, sekaligus mendukung upaya pencegahan dan penindakan tegas terhadap setiap pihak yang terbukti melanggar hukum.
Di sisi lain, negara-negara mitra di ASEAN juga perlu memandang komitmen nyata Indonesia sebagai landasan kolaboratif untuk memperkuat kerja sama kawasan, bukan sekadar menempatkan persoalan kabut asap sebagai beban satu negara semata. Dengan kepemimpinan yang tegas, diplomasi lingkungan yang terbuka, dan kolaborasi regional yang berkelanjutan, Indonesia berpeluang besar membuktikan kepada dunia bahwa perlindungan ekosistem lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan hubungan harmonis antarnegara dapat berjalan beriringan.
(* Pengamat Kerja Sama Luar Negeri Republik Indonesia



