Oleh: Sylvia Mote *)

Perhatian pemerintah pusat terhadap Papua belakangan ini semakin tampak nyata melalui berbagai kebijakan dan program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan taraf hidup warga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa negara hadir di wilayah paling timur Indonesia. Di tengah tantangan geografis dan sosial yang kompleks, upaya pemerintah menjadi sinyal penting untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Salah satu contoh konkret perhatian pemerintah terlihat dari bantuan renovasi rumah kepada Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau. Ia menerima bantuan renovasi tiga unit rumah, pemasangan listrik, hingga pembangunan tanggul setinggi tiga meter di pekarangannya. Bantuan ini bukan semata simbol kepedulian, tetapi juga langkah nyata pemerintah dalam memastikan tokoh adat memiliki fasilitas yang layak untuk menjalankan perannya di tengah masyarakat. Wolter menyampaikan bahwa Dewan Adat Meepago mendukung penuh program pemerintah pusat dan daerah seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Merah Putih, Program Transmigrasi, serta Program Strategis Nasional (PSN) lainnya. Dukungan tersebut menjadi bukti sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah dalam mengejar kesejahteraan bersama.

Peran tokoh adat di Papua memang strategis. Dengan latar sosial budaya yang kuat, mereka menjadi jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah. Bantuan yang diterima Wolter Belau, misalnya, memperlihatkan bahwa perhatian pemerintah tidak terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan peran kepemimpinan lokal. Ketika tokoh adat merasa dihargai dan didukung, mereka pun lebih mudah mengajak masyarakat berpartisipasi mendukung kebijakan negara. Dalam konteks Papua yang plural dan memiliki dinamika sosial tinggi, dukungan seperti ini menjadi fondasi penting untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua.

Hal serupa juga dirasakan Kepala Suku Lumo di Kabupaten Puncak Jaya, Minangen Wonda. Ia menerima bantuan pembangunan honay, pembuatan kandang babi, bibit ternak babi, serta alat komunikasi berupa telepon seluler. Bantuan ini menyasar kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat pegunungan Papua, di mana pola hidup komunal dan ekonomi berbasis ternak masih menjadi tulang punggung keseharian. Menurut Minangen Wonda, selama ini pemerintah daerah belum melakukan terobosan signifikan pasca-pilkada 2024, sehingga intervensi langsung dari pemerintah pusat menjadi harapan baru bagi masyarakat. Pernyataan ini memperlihatkan betapa pentingnya peran pemerintah pusat sebagai penggerak utama pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau kebijakan daerah.

Bantuan yang diterima masyarakat Distrik Lumo juga menunjukkan pendekatan baru pemerintah yang lebih personal dan tepat sasaran. Ketika program tidak hanya hadir dalam bentuk konsep besar, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan sehari-hari, dampaknya lebih cepat terasa. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintahan saat ini yang menitikberatkan pembangunan pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka-angka statistik. Dengan fasilitas seperti honay yang lebih layak, bibit ternak babi untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga, dan alat komunikasi untuk memperlancar hubungan dengan dunia luar, masyarakat Papua dapat lebih mandiri dan berdaya.

Di sisi lain, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Adat, Cyrilus C. Moman, menegaskan pentingnya penyaluran dana otonomi khusus (Otsus) yang tepat sasaran. Ia turun langsung ke Kampung Kandowarira, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan dana tersebut. Menurutnya, aspirasi masyarakat mencakup bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat adat di tingkat kampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari masa sidang III MRP tahun 2025, yang diarahkan untuk memastikan manfaat dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat asli Papua.

Langkah Cyrilus ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah pusat melalui dana Otsus tidak berjalan dalam ruang hampa. Ada mekanisme pengawasan dan penjaringan aspirasi yang dilakukan lembaga representatif adat seperti MRP, sehingga program-program yang dijalankan lebih sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi rekomendasi dan acuan bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan penataan serta optimalisasi pengelolaan dana Otsus. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan adat untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menyasar kepentingan orang asli Papua.

Kehadiran pemerintah di Papua melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat sebenarnya memiliki makna lebih luas dari sekadar distribusi bantuan. Program-program tersebut adalah instrumen membangun kepercayaan, mengikis kesenjangan, dan memperkuat kesatuan nasional. Ketika masyarakat merasa diperhatikan secara adil dan proporsional, mereka pun terdorong untuk menjaga kedamaian serta mendukung agenda pembangunan negara. Hal ini diakui oleh Minangen Wonda yang menyatakan kesiapan masyarakat Distrik Lumo untuk terus menjaga tanah Papua tetap damai, sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan kesejahteraan berkelanjutan.

Program MBG, Koperasi Merah Putih, transmigrasi, hingga penyaluran dana Otsus yang lebih akuntabel adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengangkat harkat masyarakat Papua. Dengan dukungan tokoh adat seperti Wolter Belau dan Minangen Wonda, serta pengawalan lembaga adat seperti MRP melalui Cyrilus C. Moman, kebijakan tersebut mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Inilah kunci agar program pembangunan di Papua tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga memperoleh penerimaan luas dari masyarakat setempat.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua