Oleh: Yudhistira Wijaya)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Indonesia, sejatinya merupakan salah satu upaya besar untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak bangsa. Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan pemenuhan gizi yang baik bagi generasi penerus, program ini memberikan makanan bergizi secara gratis kepada siswa-siswi sekolah.

Namun, di tengah program ambisius ini, sejumlah insiden keracunan makanan yang terjadi belakangan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas MBG melalui pengawasan dan sertifikasi yang lebih ketat.

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, berencana untuk meningkatkan pengawasan pada dapur-dapur yang terlibat dalam program MBG. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa dapur-dapur ini wajib melengkapi diri dengan tiga jenis sertifikasi sebagai standar awal untuk menjamin kualitas pangan yang disajikan. Sertifikasi pertama adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang memastikan bahwa fasilitas dan peralatan dapur memenuhi standar kebersihan yang ketat.

Selanjutnya, dapur MBG juga harus memiliki sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Sertifikasi ini sangat penting karena berfokus pada keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian makanan. HACCP bertujuan untuk mencegah potensi risiko yang dapat membahayakan kesehatan anak-anak, seperti kontaminasi bakteri atau bahan berbahaya.

Ketiga, sertifikasi halal, yang diurus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), juga menjadi syarat bagi dapur MBG. Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak sesuai dengan ajaran agama dan tidak mengandung bahan yang tidak diinginkan.

Pencapaian terbaru dalam program MBG yang patut diapresiasi adalah meningkatnya jumlah dapur yang memiliki sertifikasi SLHS. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa pada awalnya hanya 20 Satuan Pengelolaan Pangan Gugus (SPPG) yang memiliki sertifikat ini, namun kini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 100 SPPG.

Pemerintah menargetkan agar semua dapur MBG di seluruh Indonesia bisa mendapatkan sertifikasi ini dalam waktu satu bulan ke depan. Ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas program ini dan memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan sehat.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mempercepat proses sertifikasi dengan dukungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil dalam pengawasan program MBG dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya merasa yakin, tetapi juga melihat bahwa negara hadir dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia. Keberhasilan sertifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada generasi penerus bangsa.

Sertifikasi SLHS, HACCP, dan BPJPH adalah langkah-langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan standar kebersihan dan keamanan pangan di dapur-dapur MBG. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi orang tua yang anaknya ikut serta dalam program MBG, tetapi juga memberikan kepastian hukum bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak telah melewati proses yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Sertifikasi ini juga menjadi alat ukur yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat untuk menilai kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG.

Selain itu, sertifikasi ini juga dapat menjadi katalis untuk mendorong pengelola dapur di seluruh Indonesia untuk lebih serius dalam menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi risiko terjadinya insiden keracunan makanan, seperti yang terjadi sebelumnya. Dengan adanya sertifikasi yang lebih ketat, pemerintah memastikan bahwa program MBG tidak hanya memberikan gizi yang cukup, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan yang lebih luas.

Program MBG yang saat ini sudah menjangkau lebih dari 6.000 sekolah di seluruh Indonesia, diharapkan bisa memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pengelolaannya di masa depan. Pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah dapur yang mendapatkan sertifikasi higienis hingga 9.000 SPPG dalam satu bulan ke depan. Ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan komitmen nyata untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia bisa menikmati makanan yang bergizi dan aman.

Pencapaian ini sangat relevan dengan situasi terkini, di mana banyak sekolah di daerah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal pemenuhan gizi bagi anak-anak. Dengan program MBG yang semakin berkualitas, pemerintah juga berharap dapat menurunkan angka stunting dan masalah gizi buruk lainnya di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berupaya tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga masa depan bangsa yang sehat dan cerdas.

Langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas MBG melalui sertifikasi yang lebih ketat dan standar pengawasan yang lebih baik merupakan bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia. Dengan adanya sertifikasi SLHS, HACCP, dan halal, diharapkan kualitas makanan yang diberikan dalam program MBG akan terus meningkat, sehingga program ini bisa berjalan dengan lebih aman dan bermanfaat.

Pemerintah tetap bertekad melanjutkan program MBG meskipun menghadapi berbagai tantangan, dan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan gizi yang seimbang serta aman untuk dikonsumsi. Ke depan, sertifikasi ini akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.

)* Penulis merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan