Oleh: Sylvia Mote *)

Puluhan perempuan Moi di Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong mengikuti pelatihan tata boga yang diselenggarakan Kwongke Kaban Salukh Moi Ranting Aimas pada Sabtu (4/10/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan memasak dan membuka peluang usaha kecil, terutama menjelang momen Natal yang memiliki permintaan tinggi untuk kue dan panganan khas. Tokoh perempuan Moi, Sarlota Mobalen Malagam, menekankan bahwa keterampilan ini bukan hanya untuk kebutuhan keluarga tetapi juga untuk menambah pendapatan rumah tangga. Pelatihan dipilih karena produk olahan khas Sorong memiliki pasar luas, baik untuk konsumsi keluarga, pesta adat, maupun perayaan gereja. Dengan peningkatan kualitas dan kreativitas, kue buatan mama Moi berpotensi menjadi produk UMKM yang mampu bersaing.

Data BPS Papua Barat Daya 2024 menunjukkan UMKM menyumbang lebih dari 61 persen perekonomian daerah dan sekitar 60 persen digerakkan oleh perempuan. Kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan keterampilan teknis, akses modal, dan pemasaran digital. Pelatihan sederhana ini menjadi langkah awal menjembatani kesenjangan tersebut sehingga produk bisa dipasarkan secara lokal, melalui koperasi, maupun media sosial. Kegiatan ini sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan perempuan. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelatihan serupa dapat diperluas ke distrik lain, menempatkan perempuan Moi sebagai ujung tombak pembangunan berbasis kearifan lokal di Papua Barat Daya.

Pemerintah pusat juga memperkuat ekonomi lokal masyarakat adat melalui penyaluran bantuan barang dagangan untuk kios masyarakat di Kampung Koteka, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Program ini menjadi tahap akhir pembangunan usaha kios yang bertujuan membuka akses ekonomi mandiri bagi warga. Barang yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok dan produk konsumsi harian sebagai modal awal pengelolaan kios secara swadaya.

Tokoh masyarakat Nduga, Elimus Wandikbo, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat dan menilai bantuan ini sebagai harapan baru agar warga dapat hidup lebih mandiri. Perwakilan masyarakat Kampung Koteka juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas dukungan nyata dalam pembangunan usaha kios, yang mereka nilai sebagai titik awal perubahan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan narasi “Pemerintah Pusat Peduli Kepala Suku di Papua” yang berkembang di media. Sinergi antara tokoh lokal dan kebijakan pusat menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun dari akar melalui program berbasis komunitas.

Sementara itu, Majelis Muslim Papua (MMP) bersama lintas suku, adat Papua Muslim, dan ormas Islam menggelar diskusi publik di Aula Asrama Haji Kota Sorong pada Sabtu (4/10/2025). Forum ini dibuka oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan menjadi ajang strategis untuk menyuarakan aspirasi umat Muslim Papua dalam pembangunan daerah. Ketua MUI Papua Barat Daya, H. Abd. Manan Fakaubun, menegaskan perlunya pembenahan sistem dan data Orang Asli Papua (OAP) Muslim agar mereka lebih aktif dalam pembangunan.

Asisten I Pemerintah Kota Sorong, Taslim, menyampaikan komitmen pemerintah meningkatkan kualitas SDM OAP Muslim melalui beasiswa dan program pendidikan. Atika Sangaji Moi As dari Majelis Ta’lim Papua Barat Daya juga menyampaikan aspirasi agar jamaah majelis ta’lim mendapat akses lebih luas terhadap program haji dan umrah, yang ditanggapi positif oleh panitia dan pemerintah daerah untuk diteruskan ke Kementerian Agama. H. Abdul Gani Rumakat dari Dewan Ukhuwah MMP Kota Sorong mengusulkan agar forum serupa digelar rutin setiap tiga bulan, usulan yang disambut baik peserta. Tokoh Muslim Papua dari Sailolof, Muhidin Umalelen, menyoroti pentingnya keterwakilan OAP Muslim di Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, hingga DPR kabupaten/kota melalui mekanisme Otonomi Khusus. Isu ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya.

Forum ini menghasilkan kesepakatan yang mendukung kebijakan pemerintah, antara lain penguatan ukhuwah Islamiyah, peningkatan SDM OAP Muslim, pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan akses program keagamaan, serta representasi politik OAP Muslim. Peserta juga menyepakati penyusunan rekomendasi resmi untuk pemerintah daerah dan pusat, serta menjadikan MUI, NU, Muhammadiyah, dan MMP sebagai mitra strategis program sosial-keagamaan di Papua Barat Daya.

Rangkaian kegiatan di Aimas, Koteka, dan Sorong menunjukkan penguatan kapasitas masyarakat lokal dengan dukungan nyata pemerintah. Dari pelatihan keterampilan, pembangunan kios komunitas, hingga forum dialog lintas ormas, semua diarahkan pada satu tujuan, yaitu mewujudkan Papua yang lebih mandiri, inklusif, dan sejalan dengan agenda nasional. Inisiatif-inisiatif ini menjadi bukti bahwa pembangunan Papua bergerak melalui langkah konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua