Oleh : Bayu Sebayu )*

Pemerintah semakin memperketat standar kebersihan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah yang mengindikasikan lemahnya penerapan standar higienitas di dapur pelaksana program. Kini, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) agar dapat terus beroperasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan, sertifikasi tersebut menjadi syarat mutlak untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi baku mutu dan persyaratan kesehatan yang ketat. Ia mengatakan harus atau wajib hukumnya setiap SPPG punya SLHS. Menurutnya, SLHS merupakan pengakuan tertulis dari Dinas Kesehatan bahwa suatu dapur telah memenuhi standar higienitas dan sanitasi yang layak. Pemerintah akan menggandeng pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaannya. Kementerian dan lembaga terkait harus bersama-sama aktif dan tidak saling menunggu.

Langkah ini menjadi bagian dari koreksi besar terhadap pelaksanaan MBG setelah lonjakan kasus keracunan yang signifikan dalam dua bulan terakhir. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan korban meningkat dari 1.376 kasus pada akhir Juni menjadi 6.452 kasus pada pekan terakhir September.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengungkapkan, penyebab utama kasus tersebut adalah banyaknya dapur MBG yang belum mengantongi SLHS dan tidak menjalankan prosedur sanitasi standar. Dari 8.583 dapur MBG yang sudah beroperasi hingga 22 September 2025, hanya 34 dapur yang memiliki SLHS, sementara 8.549 dapur lainnya belum bersertifikat. Artinya, masih banyak dapur yang belum memenuhi standar kelayakan higienis.

Di tengah upaya penertiban nasional, SPPG Polri menjadi contoh penerapan standar kebersihan yang patut ditiru. Kepala SPPG Polri Pejaten, M. Iqbal Salim, menjelaskan bahwa dapur Polri telah menerapkan sistem sanitasi berlapis dalam setiap tahap pengolahan makanan. Proses pencucian alat masak dan wadah makanan, seperti ompreng (food tray), dilakukan melalui tiga tahapan: pertama, pencucian dengan air panas dan sabun untuk melunturkan lemak dan minyak; kedua, penyikatan dan pembilasan untuk menghilangkan sisa sabun; dan ketiga, pembilasan akhir menggunakan air mengalir tanpa sabun. Setelah itu, seluruh alat dikeringkan menggunakan oven pengering yang berfungsi sekaligus membunuh bakteri.

Proses ini diawasi secara rutin oleh Dinas Kesehatan melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL). Pihaknya juga sudah memiliki sertifikat layak higienis sanitasi, ISO 2018, serta menerapkan sistem Hazard Analysis and Critical Control Point  (HACCP), Good Manufacturing Practices (GMP), dan British Retail Consortium  (BRC). Selain itu, bahan makanan disimpan dalam ruang terpisah antara bahan basah, kering, dan bumbu untuk mencegah kontaminasi silang. Sejak mulai beroperasi pada Maret 2025, SPPG Polri Pejaten telah menyalurkan sekitar 3.400 porsi makanan setiap hari ke sepuluh sekolah di wilayah Jakarta Selatan. Standar tinggi yang diterapkan SPPG Polri ini menjadi bukti bahwa dengan manajemen dapur yang ketat dan pemenuhan seluruh sertifikasi kebersihan, program MBG dapat berjalan aman dan sesuai tujuan.

Presiden Prabowo Subianto turun langsung memberikan arahan tegas untuk memperkuat sistem pengawasan higienitas di seluruh dapur MBG. Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (5/10/2025) malam, Presiden menginstruksikan agar seluruh dapur MBG segera dilengkapi dengan alat sterilisasi, test kit kebersihan makanan, dan filter air bersih.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya menuturkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap keamanan pangan dalam program MBG yang menjadi prioritas nasional. Presiden menegaskan bahwa kebersihan adalah hal utama. Tidak cukup hanya bergizi, tapi juga harus steril dan aman dikonsumsi.

Presiden menugaskan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana untuk memastikan seluruh perangkat pendukung higienitas dipasang paling lambat minggu depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya korektif pemerintah setelah kasus keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di berbagai daerah.

Dalam rapat tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan TNI-Polri, untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Hadir dalam pertemuan itu sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Kepala BGN Dadan Hindayana.

Langkah-langkah tegas yang ditempuh pemerintah menunjukkan keseriusan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam peningkatan gizi anak sekolah dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan diterapkannya standar higienis ketat, mulai dari sertifikasi SLHS hingga penggunaan alat sterilisasi dan filter air bersih, diharapkan tidak ada lagi kasus keracunan yang mencoreng pelaksanaan program ini.

Kebijakan ini juga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek gizi, tetapi juga menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas utama. Kombinasi antara perbaikan infrastruktur dapur, pengawasan lintas lembaga, dan edukasi bagi tenaga pelaksana di lapangan akan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang program MBG.

Presiden Prabowo bahkan menegaskan, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk program ini harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Program MBG adalah investasi bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh lengah dalam menjaga kualitasnya.

Dengan penerapan standar kebersihan yang lebih ketat dan sinergi lintas lembaga, pemerintah bertekad memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar simbol perhatian negara terhadap rakyatnya, tetapi benar-benar menjadi pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

)* Pengamat Gizi dan Kesehatan