Jakarta — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto, kembali menjadi perbincangan hangat. Di ruang publik, respons terbelah. Sebagian melihat Soeharto sebagai sosok yang membangun fondasi ekonomi Indonesia, sementara sebagian lainnya masih mengingat ketatnya kehidupan politik di era Orde Baru.

Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi dan Jaringan INSS, Afri Darmawan, menilai bahwa diskusi ini penting, tetapi harus dilakukan dengan perspektif sejarah yang utuh.

“Kita ini kadang ingin sejarah itu hitam-putih. Padahal tokoh sebesar Soeharto tidak bisa dibaca dengan cara sesederhana itu. Ia hadir pada situasi negara yang hampir runtuh, dan keputusan-keputusan yang ia ambil tidak bisa dilepaskan dari konteks waktu itu,” ujar Afri, Sabtu (8/11).

Afri menegaskan bahwa fondasi pembangunan Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari era Soeharto. Ia menyebut beberapa capaian konkret: Repelita sebagai arah pembangunan jangka panjang, program SD Inpres yang membuat pendidikan dasar menjangkau desa-desa, pembangunan jaringan irigasi dan infrastruktur, serta swasembada beras 1984 yang diakui FAO. Dalam rentang 1976–1996, angka kemiskinan turun sekitar 31,7 juta jiwa—penurunan tercepat dalam sejarah Indonesia.

“Fakta-fakta ini nyata. Kita masih menikmati hasilnya sampai hari ini—dari Puskesmas sampai jalan desa. Tidak mengakuinya hanya karena ada sisi gelap Orde Baru jelas tidak adil,” kata Afri.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pembatasan kebebasan politik pada masa tersebut tetap menjadi bagian yang perlu dievaluasi secara kritis.

“Kritik pada Orde Baru tetap sah. Tapi menghapus jasa pembangunan hanya karena ada kesalahan di bidang politik adalah bentuk ketidakdewasaan kita dalam membaca sejarah,” tambahnya.

Menurut Afri, perdebatan mengenai gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto sebenarnya merupakan ujian kedewasaan bangsa. Ia menilai bahwa bangsa Indonesia harus berani menerima bahwa sejarah selalu membawa dua wajah: capaian dan kekurangan.

Sebagai penutup, Afri menyampaikan bahwa perbincangan ini seharusnya tidak diarahkan pada pertentangan emosional, melainkan pada pemahaman yang proporsional dan berdasar.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dan menjadikannya pijakan untuk masa depan. Itu yang menunjukkan kedewasaan sebuah bangsa,” tutupnya.