Jakarta – Pemerintah memastikan tahun 2025 menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan pencapaian swasembada pangan.

Untuk pertama kalinya sejak merdeka, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menembus angka empat juta ton, sebuah capaian yang dinilai sebagai simbol kemandirian bangsa dan kesejahteraan petani.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian ini tidak hanya sebatas angka statistik, tetapi menjadi bukti nyata hasil kerja keras lintas sektor.

“Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka. Stok empat juta ton bukan hanya angka statistik, tapi simbol kemandirian dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Amran menjelaskan, keberhasilan ini lahir dari strategi komprehensif yang dijalankan pemerintah melalui tiga pilar utama.

Pertama, reformasi pupuk subsidi dengan kenaikan anggaran dari Rp28 triliun menjadi Rp46,8 triliun untuk 2025.

Alokasi pupuk mencapai 9,55 juta ton mencakup sembilan komoditas strategis, termasuk padi dan jagung.

“Pupuk adalah kebutuhan vital petani. Distribusinya kami pastikan tepat sasaran dan melibatkan aparat agar tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Kedua, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan petani.

Pemerintah menaikkan HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram, sekaligus menghapus sistem rafaksi.

Ketiga, penguatan regulasi strategis. Pemerintah menerbitkan Perpres No. 192 Tahun 2024 tentang reformasi kelembagaan Kementan untuk mendukung pertanian presisi dan digitalisasi rantai pasok, serta Perpres No. 6 Tahun 2025 yang memperketat tata kelola pupuk subsidi mulai dari e-RDKK hingga distribusi.

Amran menilai kebijakan tersebut membangun sistem pertanian yang tangguh menghadapi iklim, fluktuasi harga, dan dinamika global.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun.

“Ini memang menjadi target dari Pemerintah. Sekarang untuk swasembada pangan dan swasembada energi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa anggaran besar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dari hulu hingga hilir.

“Kita tidak bisa fokus pada hulunya dan kita tidak bisa fokus pada hilirnya, tapi harus terintegrasi, dua-duanya harus jalan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa.

“Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas empat juta ton,” tegas Presiden.