SUMBAR – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana dengan mempercepat normalisasi Sungai Batang Sumpur di Kabupaten Tanah Datar dan Sungai Muara Pisang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Langkah strategis ini menjadi kunci utama dalam menekan risiko banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.

Di Kabupaten Tanah Datar, Kementerian PU bersama Pemerintah Daerah dan BUMN Karya melakukan percepatan normalisasi Sungai Batang Sumpur yang terdampak luapan air. Upaya ini dibarengi dengan pemulihan konektivitas Jalan Raya Sumpur–Padang Panjang yang memiliki peran vital sebagai jalur penghubung antarnagari. Normalisasi dilakukan melalui pengaturan dan pemindahan alur sungai serta penataan material sedimen agar aliran air kembali terkendali.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan wujud nyata negara dalam menjamin keselamatan dan keberlanjutan kehidupan warga.

“Dalam kondisi darurat, pemerintah hadir untuk membuka akses secepat mungkin, mengamankan alur sungai, dan memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara,” ujar Dody.

Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatra V, Naryo Widodo, menambahkan bahwa dukungan peralatan berat terus dioptimalkan untuk mempercepat pekerjaan di lapangan.

“Material batuan dan sedimen yang diangkat kami manfaatkan kembali sebagai tanggul sungai. Selain mempercepat normalisasi, langkah ini juga memperkuat tebing sungai agar lebih tahan terhadap debit air tinggi,” jelasnya.

Langkah serupa juga dilakukan di Sungai Muara Pisang, Nagari Maninjau, Kabupaten Agam. Kementerian PU bergerak cepat melakukan pengerukan sedimen dan penataan alur sungai sepanjang dua kilometer untuk memastikan aliran air kembali lancar dan aman. Penanganan ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh pemerintah dalam mencegah banjir berulang di kawasan yang bermuara ke Danau Maninjau.

Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Percepatan normalisasi sungai ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan wilayah Sumatra Barat terhadap ancaman bencana hidrometeorologi secara berkelanjutan.