Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pembangunan dan penyediaan hunian sementara (huntara) menjadi isu krusial dalam penanganan pascabencana banjir maupun dalam konteks percepatan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di berbagai daerah, kebutuhan akan hunian sementara yang layak, aman, dan cepat huni sering kali menjadi penentu keberhasilan fase transisi dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam konteks ini, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah patut mendapatkan apresiasi karena terbukti mampu mengakselerasi penyediaan hunian sementara secara lebih terukur dan berdampak nyata.

Sinergi pusat–daerah bukan sekadar jargon koordinasi, melainkan praktik kolaboratif yang menggabungkan kewenangan, sumber daya, dan kapasitas teknis lintas level pemerintahan. Pemerintah pusat berperan dalam penetapan kebijakan, penyediaan anggaran, standardisasi teknis, serta dukungan lintas kementerian/lembaga. Sementara itu, pemerintah daerah memainkan peran kunci dalam pemetaan kebutuhan lapangan, penyiapan lahan, pelibatan masyarakat, serta pengawasan implementasi. Ketika kedua peran ini berjalan selaras, percepatan penyediaan hunian sementara dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas dan akuntabilitas.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan rumah hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa penanganan sektor permukiman difokuskan pada 49.296 rumah kategori rusak berat dengan target pembangunan 27.575 unit hunian sementara (huntara).

Hingga saat ini, sebanyak 4.280 unit huntara telah memasuki tahap pengerjaan fisik. Di Provinsi Aceh, dukungan berbagai pihak telah menghasilkan serah terima 200 unit hunian kepada warga terdampak di sejumlah lokasi prioritas.

Progres pembangunan 100 persen juga telah tercapai di Blang Pandak, Kabupaten Pidie, serta di Kecamatan Pantee Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara pembangunan hunian tetap telah mencakup 648 unit.

Di Provinsi Sumatera Barat, pemerintah mengakselerasi pembangunan huntara tahap I di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 34 unit yang dipusatkan di Nagari Anduring, Kecamatan Asam Pulau, dengan capaian fisik sebagian besar telah melampaui 50 persen.

Abdul Muhari menegaskan sinergi lintas sektor tersebut menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan pemulihan dampak bencana yang terjadi akhir November tahun lalu itu berjalan berkelanjutan hingga kondisi masyarakat kembali stabil.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga terus mempercepat penanganan bencana Aceh melalui pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak. Salah satu lokasi yang sudah mulai pekerjaan berada di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara untuk menampung 60 keluarga.

Melalui pembangunan Huntara modular di Langkahan ini, Kementerian PU berharap dapat memberikan hunian sementara yang aman, layak, dan nyaman, sembari mendukung percepatan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana di Aceh Utara.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan bahwa pihaknya menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa dipakai selama ini di mana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas serta tahan lama.

Pembangunan 60 unit Huntara di Langkahan di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis Kementerian PU dengan penyedia jasa PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Saat ini, telah dilakukan tahapan awal berupa pembersihan (clearing) dan pekerjaan awal struktur (umpak) pada lahan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Di lokasi ini, Kementerian PU berencana membangun 5 Blok beserta area utilitas dengan total luas bangunan 1.440 m2.

Pembangunan Huntara dilaksanakan secara bertahap seiring dengan kesiapan lahan dan logistik material. Untuk sisa kebutuhan Huntara, saat ini masih berada pada tahap survei lokasi, dengan rencana pembangunan di area yang tidak jauh dari lokasi Huntara yang telah dibangun sebelumnya, sehingga tetap memudahkan akses dan penataan kawasan hunian sementara secara terpadu.

Sementara itu, Juru Bicara Posko Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Murthalamuddin mengatakan bahwa pemerintah bersama unsur terkait saat ini terus memacu pembangunan huntara bagi warga yang masih bertahan di pengungsian, sambil menunggu persiapan pembangunan hunian tetap (huntap) agar masyarakat terdampak dapat segera kembali menempati rumah layak dan aman. Pemerintah terus berupaya memastikan pemulihan berjalan bertahap dan berkelanjutan, sehingga masyarakat terdampak bisa kembali hidup normal dengan kondisi hunian yang lebih layak.

Penguatan sinergi pusat–daerah perlu terus dijaga dan ditingkatkan. Evaluasi berkala, pembelajaran lintas daerah, serta inovasi kebijakan menjadi kunci agar percepatan huntara semakin efektif. Pemerintah pusat terus menghadirkan kebijakan yang responsif, sementara pemerintah daerah memperkuat kapasitas implementasi dan partisipasi publik. Dengan demikian, hunian sementara benar-benar menjadi prioritas utama yang diwujudkan melalui kerja bersama, demi memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pemulihan.

Apresiasi terhadap sinergi pusat–daerah bukan hanya pengakuan atas capaian administratif, melainkan penghargaan atas komitmen kemanusiaan. Ketika pemerintah di semua level bersatu, percepatan penyediaan hunian sementara di wilayah terdampak bencana dapat menjadi simbol kehadiran negara yang nyata yakni cepat, tepat, dan berpihak pada masyarakat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia