Bondowoso – Pemerintah mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Program MBG sebagai bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program nasional tersebut. BGN menilai partisipasi publik menjadi elemen penting untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan layanan gizi bagi anak-anak.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan mengunggah foto maupun video menu MBG yang dikonsumsi anak-anak ke media sosial, baik menu yang dinilai sesuai maupun yang dianggap bermasalah. Menurutnya, tidak ada larangan bagi orang tua siswa, guru, atau masyarakat untuk menyampaikan penilaian terhadap pelaksanaan program.

“Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik.

Nanik menganjurkan agar setiap unggahan disertai keterangan yang jelas, seperti waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, serta nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan makanan. Informasi tersebut dinilai krusial untuk memudahkan penelusuran apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

“Selain gambar atau video, pengunggah perlu juga menyertakan keterangan waktu, alamat sekolah penerima manfaat, maupun nama dan alamat SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG itu,” ujarnya.

Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga pelaksana MBG, Nanik menegaskan bahwa keterbukaan data tersebut bukan untuk kepentingan intimidasi. Sebaliknya, transparansi justru diperlukan agar pemerintah dapat segera melakukan klarifikasi, perbaikan, dan pencegahan terhadap potensi masalah.

“Keterangan yang detail itu justru sangat penting, agar BGN bekerja sama dengan Lembaga dan Kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Nanik menyebut, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan pemerintah. Saat ini, BGN hanya memiliki sekitar 70 anggota tim pemantauan SPPG yang bertugas mengawasi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.

“Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya,” kata Nanik.

Dukungan terhadap pelibatan publik juga disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX, Netty Prasetiyani Aher. Ia menilai keterbukaan pengawasan menjadi keniscayaan mengingat skala program MBG yang menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia.

“Program MBG menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, maka pengawasannya tidak bisa bertumpu pada pemerintah pusat atau satu lembaga saja. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting,” tegasnya.

Netty menekankan bahwa setiap masukan publik harus ditindaklanjuti secara adil dan proporsional, serta berorientasi pada perlindungan anak sebagai penerima manfaat utama program. #