Jakarta — Gelombang dukungan terus mengalir atas seruan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Komitmen tersebut dipandang sebagai penegasan arah kepemimpinan nasional dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemberantasan korupsi dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Presiden RI, Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara. Seluruh jajaran pemerintahan, termasuk di lingkungan BUMN, diminta bekerja secara efisien, transparan, dan bersih.

“Saya merasakan Indonesia sekarang berada di momentum bangkit, momentum optimis, momentum kerja keras. Untuk itu, semua, sekali lagi saya ingatkan seluruh pejabat, seluruh petugas di BUMN-BUMN untuk mulai dan meneruskan cara bekerja yang efisien, memberi pelayanan dengan manajemen terbaik, manajemen yang transparan, manajemen yang bersih,” kata Presiden Prabowo.

“Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi, boros, pekerjaan yang boros. Hentikan semua kebocoran! Dengan demikian ekonomi kita akan meningkat dengan baik, kesejahteraan rakyat akan meningkat,” sambung Presiden.

Penegasan tersebut dinilai sebagai sinyal kuat bahwa perang terhadap korupsi menjadi prioritas strategis nasional. Upaya ini tidak hanya menyasar kasus besar, tetapi juga berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pelayanan publik.

Dukungan datang dari kalangan akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas pemuda yang menilai konsistensi penegakan hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menyatakan tingginya tingkat kepuasan publik ini merupakan sinyal positif bahwa arah pemberantasan korupsi di bawah Prabowo-Gibran berjalan sesuai harapan.

“Komitmen Presiden Prabowo tidak berhenti pada pernyataan simbolik, melainkan sudah diwujudkan melalui tindakan nyata. Pemberantasan korupsi kini memasuki fase implementasi, tidak lagi sekadar jargon politik.” tegas Agung.

Di sektor ekonomi, komitmen antikorupsi diyakini menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif melalui kepastian hukum dan tata kelola yang akuntabel. Reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam menutup celah penyimpangan.

Dengan dukungan luas masyarakat, seruan memerangi korupsi berkembang menjadi gerakan nasional demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berpihak pada kepentingan rakyat.