Jakarta — Pemerintah terus membenahi sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional guna meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya yang ditanggung jemaah. Reformasi dilakukan melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, digitalisasi layanan, serta persiapan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah sebagai pusat layanan terpadu bagi jemaah.

Penataan pembiayaan menjadi fokus utama. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap komponen transportasi, akomodasi, konsumsi, dan layanan di Armuzna agar struktur biaya lebih efisien tanpa menurunkan standar pelayanan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji ditekan semurah mungkin melalui berbagai skenario.

“Kami tentunya memiliki target supaya bisa semurah mungkin, karena ujungnya adalah kita ingin mengurangi biaya naik haji bagi para jamaah kita dengan berbagai skenario dan berbagai cara,” kata Prasetyo.

Selain efisiensi kontrak dan optimalisasi dana nilai manfaat, pemerintah juga menjajaki penambahan penerbangan untuk memperpendek waktu tunggu.

“Satu, kita bangun sendiri Kampung Haji, kemudian juga kita sedang bernegosiasi untuk menambah flight supaya waktu tunggu itu menjadi tidak terlalu panjang,” ujar Prasetyo.

Kampung Haji dirancang sebagai kawasan terpadu yang mencakup akomodasi, layanan kesehatan, dan pusat logistik yang dikelola lebih mandiri sehingga biaya operasional lebih terkendali. Menteri Agama Bidang Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan lokasi kawasan tersebut berada di Thakher, Mekkah. Pengelolaan hotel berada di bawah Danantara, sementara Kementerian Agama bertindak sebagai pengguna fasilitas.

“Kemungkinan baru bisa dimanfaatkan pada 2027,” ungkap Irfan. Tahapan pembangunan direncanakan dimulai pada kuartal IV 2026 sebagaimana disampaikan CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Di sisi lain, penguatan diplomasi dengan Arab Saudi terus dilakukan guna mendukung kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan haji. Reformasi kelembagaan, peningkatan pengawasan dana, serta digitalisasi layanan juga diperkuat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kualitas manasik dan kesiapan jemaah, termasuk penguatan layanan kesehatan serta sistem pendampingan bagi jemaah lanjut usia. Integrasi data dan pemantauan berbasis teknologi diterapkan untuk memastikan setiap tahapan perjalanan ibadah berjalan lebih tertib dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Melalui kombinasi efisiensi biaya, peningkatan kualitas layanan, dan pembangunan infrastruktur strategis, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji yang lebih terjangkau, profesional, dan berkelanjutan bagi seluruh jemaah Indonesia.