Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika global sepanjang tahun 2026. Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi dunia, serta perubahan pola konsumsi energi internasional menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan yang adaptif, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

International Energy Agency (IEA) menyebutkan bahwa pertumbuhan permintaan minyak dunia pada 2026 diperkirakan melambat, sementara pasokan global berpotensi tetap berada di atas permintaan. Kondisi ini berpotensi memicu volatilitas harga energi yang dapat berdampak langsung pada perekonomian nasional.

Pemerintah memandang situasi tersebut sebagai momentum untuk memperkuat fondasi kebijakan energi nasional agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan energi nasional tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan energi yang difokuskan pada subsidi dan kompensasi energi, peningkatan produksi energi domestik, pembangunan infrastruktur energi, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Langkah ini ditempuh untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan terjangkau, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah juga terus mendorong efisiensi konsumsi energi dan optimalisasi sumber daya nasional melalui berbagai program strategis lintas kementerian dan lembaga.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan salah satu pilar utama stabilitas nasional.

“Ketahanan energi adalah fondasi penting bagi kedaulatan bangsa. Pemerintah akan memastikan rakyat mendapatkan akses energi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan di tengah situasi global yang tidak menentu,” ujar Presiden.

Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya reformasi tata kelola energi agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Pemerintah tidak hanya menjaga keterjangkauan energi, tetapi juga memastikan investasi di sektor energi terus meningkat. Kita ingin sistem energi nasional lebih kuat, efisien, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan energi baru terbarukan akan menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Kebijakan ketahanan energi nasional pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas jangka pendek dan transformasi energi jangka panjang. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati, peningkatan produksi energi domestik, reformasi tata kelola, serta percepatan transisi energi bersih, pemerintah optimistis Indonesia mampu menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.