Ketahanan Pangan Nasional Menguat Sepanjang 2025 pada Era Pemerintahan Prabowo Gibran

Oleh: Dita Permata Siwi )* Ketahanan pangan nasional menunjukkan penguatan signifikan sepanjang 2025 pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan…

Swasembada Pangan 2025 Tercapai Lebih Cepat pada Era Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target awal pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian tersebut terutama ditopang…

Tanpa Impor, Pemerintah Pastikan Swasembada Pangan Tercapai Sepanjang 2025

Jakarta – Pemerintah memastikan Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan sepanjang 2025. Keberhasilan ini ditopang oleh berbagai kebijakan strategis, salah satunya program optimasi lahan yang mampu meningkatkan produktivitas pertanian tanpa perlu…

KUHP Baru Berlaku 2026, Pidana Kerja Sosial Jadi Alternatif Humanis Penjara

Oleh: Juana Syahril)* Penerapan hukuman kerja sosial sebagai alternatif hukuman penjara menandai babak baru reformasi hukum pidana nasional. Kebijakan ini akan mulai diberlakukan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)…

KUHP Baru Wujudkan Sistem Hukum Pidana yang Lebih Responsif dan Proporsional

Oleh Mardani Aliadin )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan efektif mulai 2 Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan…

Integritas Penegak Hukum Jadi Kunci Suksesnya Penerapan KUHP Nasional

Jakarta — Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional menandai babak baru pembaruan hukum pidana di Indonesia. Perubahan fundamental tidak hanya terjadi pada norma hukum materiil, tetapi juga menyentuh hukum…

Pemerintah Tekankan Integritas dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum Menyambut KUHP Nasional

Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum seiring pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.…

Penanganan Pascabencana Aceh Dipandang Efektif, Tolak Provokasi Separatis di Masyarakat

Oleh :  Andhika Rachma Penanganan pascabencana Aceh dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan suatu perkembangan yang menggembirakan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, terutama bagi warga Aceh sendiri yang tengah berjuang bangkit…

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Distribusi Bantuan, Warga Terdampak Bencana Sepakat Tolak Simbol Separatisme

Oleh : Ricky Rinaldi Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam memastikan distribusi bantuan berjalan efektif di wilayah terdampak bencana maupun konflik sosial. Dalam situasi yang…

Pemulihan Pascabencana Terus Berlangsung, Warga Sepakat Tolak Kehadiran Simbol Separatisme di Aceh

Jakarta – Pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Aceh terus berjalan seiring upaya pemerintah dan masyarakat mengembalikan aktivitas kehidupan secara bertahap. Di tengah proses tersebut, warga secara tegas menyatakan penolakan terhadap…