Alexander R
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang 2025 menjadi semakin dekat. Hanya dalam hitungan hari saja, masyarakatkembali menentukan pilihan mereka untuk dapat memilih siapa pemimpin terbaik bagi kotatersebut.
Momentum politik ini sudah seharusnya menjadi sebuah ruang demokrasi yang damai. Namun ternyata, realitas di masyarakat tidak sesederhana itu karena banyak terjadi dinamikakampanye yang masih dibayangi oleh beredarnya isu-isu miring di media sosial yang berpotensi memicu kegaduhan.
Beberapa waktu lalu, muncul sebuah akun di media sosial yang memuat tudingan negatifkepada salah satu pasangan calon. Akun tersebut menampilkan data yang belum tentu benardan menyerang personalitas kandidat.
Tim dari pasangan calon nomor urut Berbenah melalui perwakilannya, Teguh, menegaskanbahwa mereka tidak pernah memiliki keterkaitan dengan unggahan itu. Teguh menyebut akuntersebut kemungkinan sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab untuk memecah belahmasyarakat serta merusak suasana kampanye damai. Ia menekankan bahwa masyarakat tidakperlu terprovokasi oleh kampanye hitam yang bisa mengacaukan persiapan PSU Pangkalpinang.
Narasi yang beredar di dunia maya memang mampu menggiring opini publik dengan cepat. Jika tidak disaring dengan bijak, informasi yang belum tentu benar itu dapat menimbulkanperpecahan.
Tantangan terbesar menjelang PSU bukan hanya pada penyediaan logistik atau kesiapanteknis, melainkan juga pada perang melawan disinformasi dan black campaign yang menyasar masyarakat pemilih. Karena itu, ketenangan dan kebijaksanaan dalam menyaringkabar sangat dibutuhkan demi menjaga suasana tetap kondusif.
Komitmen menjaga PSU yang aman juga datang dari pemerintah pusat. Deputi BidangPolitik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan pentingnyasinergisitas antar instansi untuk menyukseskan PSU di Pangkalpinang maupun di Bangka.
Menurutnya, seluruh pihak perlu bertindak sesuai aturan hukum agar penyelenggaraanpilkada ulang berjalan sesuai koridor. Koordinasi lintas lembaga sudah terbentuk, melibatkanpemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyelenggara pilkada, hingga unsur keamanan.
Heri menegaskan bahwa keberhasilan PSU tidak hanya ditentukan oleh panitiapenyelenggara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dalam menjaga kedamaian. Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia sangat ditentukan dari cara warga menyalurkanhak pilihnya tanpa intervensi provokasi. Oleh karena itu, setiap kabar yang merugikan salahsatu pasangan calon sebaiknya diverifikasi kebenarannya, bukan langsung dipercaya apalagidisebarkan ulang.
Sementara itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga menunjukkan keseriusan dalam menjagaintegritas PSU. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, menegaskan pentingnyanetralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik.
Menurutnya, ASN wajib menahan diri dari segala bentuk dukungan kepada pasangan calonagar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan birokrasi. Netralitas tersebut bukan hanyakomitmen moral, melainkan juga kewajiban hukum yang tidak bisa ditawar.
Unu menekankan bahwa pelanggaran netralitas ASN akan langsung ditindak demi menjagamartabat birokrasi sekaligus menciptakan pilkada yang damai dan berintegritas. Pemkot jugaterus memvalidasi data pemilih bersama KPU dan Bawaslu agar hak warga benar-benarterjamin tanpa kendala administrasi.
Selain itu, kampanye dengan ajakan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukansecara masif melalui baliho dan media informasi publik. Upaya tersebut bertujuanmeningkatkan partisipasi sekaligus memastikan bahwa masyarakat benar-benarmenggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan.
Dukungan penuh juga diberikan kepada aparat keamanan. Pemerintah kota mengapresiasiTNI-Polri yang konsisten menjaga ketertiban selama masa kampanye hingga pencoblosan. Bahkan, kesiapan logistik, tenaga kesehatan, hingga asupan gizi bagi petugas TPS sudahdipersiapkan agar pelaksanaan PSU berjalan lancar. Semua langkah ini menunjukkan bahwapenyelenggara, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan berkomitmen menciptakansuasana aman dan kondusif.
Namun, peran terpenting tetap berada di tangan masyarakat. Bijak menyaring informasimenjadi kunci utama agar tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang sengajamenciptakan keresahan.
Media sosial seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang edukasi politik, bukan sebagai alatmenyebarkan kabar bohong yang melemahkan demokrasi. Ketika publik mampu menahandiri untuk tidak membagikan informasi meragukan, maka potensi konflik bisa ditekan sejakawal.
PSU Pangkalpinang bukan hanya soal memilih pemimpin, melainkan juga tentang menjagapersatuan. Masyarakat yang cerdas memilah kabar mampu menghindarkan diri dari jebakankampanye hitam.
Pemilih yang rasional akan lebih fokus pada program kerja pasangan calon daripada isu-isupersonal yang tidak jelas sumbernya. Pilihan politik memang berbeda, tetapi rasa persaudaraan dan ketenangan kota harus tetap menjadi prioritas bersama.
Wujudkan PSU yang aman dengan menjadikan media sosial sebagai ruang informasi sehat. Hindari menelan mentah-mentah setiap postingan yang menyerang pasangan calon, karenabelum tentu kabar tersebut benar adanya. Masyarakat yang bijak menyaring informasi berartiturut menjaga demokrasi, melindungi stabilitas daerah, dan memastikan pesta politik berjalantanpa keributan.
Dengan kedewasaan sikap pemilih, netralitas aparatur, serta komitmen aparat keamanan, PSU Pangkalpinang berpeluang besar berlangsung damai. Momentum politik ini dapat menjadipembuktian bahwa demokrasi lokal mampu menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa harusmengorbankan persatuan warga. Bijak dalam menyaring informasi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral untuk mewujudkan PSU yang aman, damai, dan berintegritas. (*)
Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia
