Alexander R
- Blog
- August 25, 2025
- 78 views
Mari Bijak Bersikap dan Cerdas Memilih, Kawal PSU dengan Damai
Oleh: Elang Bima Hutapea Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang2025 semakin dekat. Masyarakat kembali berhadapan dengan momentum penting untukmenentukan arah kepemimpinan kota. Setiap warga memiliki peran besar dalam menjaga jalannya pesta demokrasi agar berlangsung damai, aman, dan penuh integritas. Dalam situasi krusial seperti itu, sikap bijakdan kecerdasan dalam memilih menjadi fondasi utama yang perlu ditanamkan di tengahmasyarakat. Seiring mendekatnya jadwal PSU, muncul gangguan yang berpotensi memecah belah. Tuduhan miring kepada pasangan calon tertentu yang tersebar melalui media sosialmemperlihatkan adanya upaya pihak tidak bertanggung jawab untuk menciptakan kegaduhan. Tim Berbenah, yang mengusung pasangan Basit Cinda dan Ustadz Dede Purnama, menegaskan tidak pernah terlibat dalam unggahan bernada negatif yang beredar di sebuahakun Facebook bernama Harapan Baru PKP. Teguh, perwakilan tim tersebut, menilai akun itusengaja dibuat untuk mengadu domba masyarakat dan menurunkan kualitas kampanye damai. Pernyataan Teguh menegaskan bahwa praktik kampanye hitam bukan hanya merugikanpasangan calon tertentu, melainkan juga mengancam harmoni demokrasi lokal. Harapanbesar disampaikan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, tidak gampang percaya denganunggahan yang bersifat tendensius, dan mampu menahan diri dari menyebarkan isu tanpadasar. Ajakan tersebut sejalan dengan semangat PSU yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi politik damai, bukan ajang saling menjatuhkan. Di tingkat nasional, pemerintah pusat melalui Desk Koordinasi Pilkada Serentak ikutmengawal pelaksanaan PSU. Ketua Desk Koordinasi, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan pentingnya sinergisitas antarlembaga dan konsistensi bertindak sesuai koridorhukum. Penegasan itu memberikan gambaran bahwa keberhasilan penyelenggaraan PSU tidak hanyabergantung pada penyelenggara di tingkat daerah, tetapi juga pada koordinasi lintas instansiyang solid. Dalam rapat koordinasi bersama unsur pemerintah daerah, penyelenggara, aparat keamanan, dan aparat penegak hukum, Heri Wiranto menegaskan komitmen peningkatan kualitasdemokrasi Indonesia melalui penyelenggaraan PSU yang tertib dan berintegritas. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur pencoblosan, melainkan juga penguatan tata kelola politik yang bermartabat. Koordinasi yang baik menjadibenteng agar setiap tahapan berjalan lancar, mulai dari distribusi logistik hingga pengamananTPS. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih juga menjadi tolok ukur kesuksesanPSU. Karena itu, ajakan untuk hadir ke TPS bukan sekadar formalitas, melainkan bentuknyata tanggung jawab sebagai warga negara yang berdaulat. Selain peran masyarakat dan pemerintah pusat, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan penting dalam menjaga kualitas PSU. Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, secara tegas meminta ASN menahan diri dari keterlibatan politik praktis. Menurutnya, netralitas ASN adalah kewajiban hukum sekaligus komitmen moral yang harusdijunjung tinggi. Ia mengingatkan bahwa pemerintah kota tidak akan segan menindak tegasapabila ditemukan pelanggaran. Komitmen yang disampaikan Unu menunjukkan bahwa birokrasi mesti berdiri di atas semuakepentingan politik. Aparatur negara harus menjaga martabat profesi dengan tidak berpihak, sehingga pelayanan publik tetap berjalan tanpa intervensi kepentingan elektoral. Netralitas ASN juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan rasa percaya masyarakatterhadap penyelenggaraan PSU. Bila aparatur birokrasi bersikap profesional, maka legitimasihasil pemilihan akan lebih kuat di mata publik. Selain menjaga netralitas, pemerintah kota bersama KPU dan Bawaslu terus melakukanvalidasi data pemilih untuk memastikan tidak ada kendala administrasi. Persiapan logistik, pemasangan baliho ajakan memilih, hingga penyediaan tenaga medis di setiap kecamatanjuga sudah disiapkan. Upaya itu memperlihatkan keseriusan untuk memastikan seluruh wargayang memiliki hak suara dapat menyalurkan pilihannya dengan aman dan nyaman. Melihat rangkaian pernyataan dari berbagai pihak, benang merah yang muncul sangat jelas: PSU Pangkalpinang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Masyarakat diajak untuktidak terjebak dalam jebakan isu murahan, tidak ikut menyebarkan fitnah politik, dan tidakmemberi ruang pada kelompok yang ingin mengacaukan suasana. Momentum PSU sesungguhnya bisa menjadi ajang pembelajaran politik yang sehat. Setiapwarga diberi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi melalui pilihan yang rasional dan sikap yang damai. Bijak bersikap bukan hanya soal menahan diri dari provokasi, tetapi juga tentang kesediaan untuk memandang perbedaan politik sebagai hal wajar dalamsebuah kontestasi. Mengawal PSU dengan damai berarti menjaga keutuhan sosial masyarakat. Politik yang retakkarena isu provokatif hanya akan melahirkan luka panjang. Sebaliknya, politik yang dijalankan dengan damai mampu memperkuat rasa persaudaraan sekaligus meningkatkankualitas demokrasi. Hari pencoblosan pada 27 Agustus 2025 nanti bukan hanya tentang siapa yang menang dansiapa yang kalah. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi cermin kedewasaan masyarakatPangkalpinang dalam merawat demokrasi. Suara rakyat seharusnya menjadi penentu, bukanprovokasi murahan atau fitnah yang menyesatkan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untukmenjaga kondusivitas. Menggunakan hak pilih dengan bijak, menolak kampanye hitam, danmengawal proses dengan damai adalah jalan terbaik agar…
- Blog
- August 25, 2025
- 73 views
Pasca Perayaan Kemerdekaan, Nasionalisme Jangan Tergeser oleh Simbol Bajak Laut
Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga kehormatan simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih, pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80. Penegasan ini muncul setelah viral fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial…
- Blog
- August 25, 2025
- 87 views
Pasca 17 Agustus, Fokus Nasionalisme Harus Kembali pada Simbol Negara
Jakarta – Pasca perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, muncul perhatian publik terkait fenomena penggunaan simbol fiksi dan non-nasional. Pemerintah dan tokoh masyarakat menekankan bahwa Bendera Merah Putih tetap harus…
- Blog
- August 25, 2025
- 75 views
Rawat Spirit Kemerdekaan dengan Menghormati Merah Putih, Bukan Bendera Bajak Laut
Oleh: Nabila Tri Kusuma )* Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung dengan penuh khidmat. Seluruh elemen bangsa kembali meneguhkan rasa syukur sekaligus penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang mempersembahkan…
- Blog
- August 25, 2025
- 80 views
Menjaga Kesucian Merah Putih Pasca Perayaan Kemerdekaan di Tengah Tren Bajak Laut
Oleh: Tegar Wijaya )* Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia telah berlangsung meriah, meninggalkan jejak kebanggaan sekaligus tanggung jawab baru. Namun, pasca momentum tersebut, perbincangan publik diwarnai tren pengibaran bendera bergambar simbol bajak laut.…
- Blog
- August 25, 2025
- 76 views
Jaga Stabilitas Nasional, Tolak Provokasi Aksi 28 Agustus
Oleh : Erika Puspitorini )* Rencana aksi unjuk rasa yang digelar pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR dan Istana Negara menjadi sorotan serius berbagai kalangan. Ribuan buruh dari berbagai daerah disebut…
- Blog
- August 25, 2025
- 68 views
Peningkatan Upah dan Perlindungan Kerja Jadi Bukti Keseriusan Pemerintah untuk Buruh
Oleh : Jaka Prasetya )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan berbagai macam langkah yang nyata dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh. Agenda besar tersebut bukan…
- Blog
- August 25, 2025
- 79 views
Demi Persatuan Bangsa, Penting Hindari Aksi 28 Agustus Ciptakan Kondusivitas
JAKARTA – Rencana aksi besar ribuan buruh pada 28 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR dan Istana Negara menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak karena jelas akan potensi untuk memunculkan kegaduhan dimana-mana.…
- Blog
- August 25, 2025
- 72 views
Kebijakan Pro-Buruh Terus Diperkuat, Pemerintah Pastikan Perlindungan dan Kesejahteraan
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat berbagai macam kebijakan yang pro-buruh, hal tersebut sebagai bukti nyata komitmen dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh…
- Blog
- August 25, 2025
- 76 views
Danantara Tegaskan Penghapusan Tantiem untuk Efisiensi Nasional
Oleh: Yudhistira Mahendra )* Pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui kebijakan yang dianggap fundamental. Presiden Prabowo Subianto menilai pengelolaan BUMN sebelumnya masih menghadapi berbagaitantangan dalam penerapan logika bisnis yang sehat. Terdapat sejumlah perusahaan yang merugi karena struktur komisaris yang dinilaiberlebihan. Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi keputusan Presiden untukmemangkas jumlah komisaris serta menghapus praktik pemberian tantiem yang selamaini dinilai membebani keuangan negara tanpa menghasilkan nilai tambah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kebijakan baru yang dilaksanakan melaluiBadan Pengelola Investasi Danantara Indonesia merupakan langkah serius untukmenata ulang struktur remunerasi. Menurut Presiden, BUMN harus menjadi pilar ekonomi nasional yang dikelola secaraefisien dan profesional. Seluruh aset yang berada di bawah pengelolaan perusahaannegara seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap Anggaran Pendapatandan Belanja Negara, bukan menjadi beban akibat tata kelola yang belum optimal. Tantiem selama ini dipahami sebagai bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada dewan komisaris maupun direksi sebagai bentuk penghargaan. namun dalam praktiknya, pemberian tantiem kadang masih dilakukan meskiperusahaan menghadapi tekanan keuangan. Presiden menilai sistem seperti itu tidak adil bagi negara maupun masyarakat, sehinggaharus dihentikan. Presiden Prabowo menilai istilah asing seperti tantiem seringkalimenyamarkan besarnya beban yang ditimbulkan agar publik tidak memahami besarnyabeban yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Langkah penghapusan tantiem ini direspons oleh Danantara melalui kebijakan resmiyang tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025. Aturan tersebut melarang dewan komisaris BUMN dan anak usahanya menerima tantiem, insentif kinerja, maupunbentuk insentif jangka panjang lainnya. Mulai tahun buku 2025, ketentuan ini berlakubagi seluruh portofolio BUMN yang berada di bawah pengawasan Danantara. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa kebijakan ini diperkirakanmampu menghemat hingga Rp8 triliun setiap tahun. Angka tersebut akan sangat berartidalam mendukung efisiensi sekaligus memperkuat daya saing BUMN di tengahpersaingan global. Rosan juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah bentuk pemangkasan hak, melainkan upaya penyelarasan dengan praktik tata kelola perusahaan yang sehat. Komisaris tetap akan memperoleh honorarium bulanan yang layak sesuai dengantanggung jawab dan kontribusi mereka, namun tidak lagi diberikan kompensasiberbasis laba perusahaan. Dengan demikian, peran komisaris akan kembali pada fungsi utamanya, yaitu melakukan pengawasan yang independen dan objektif. Prinsip serupa juga tercantum dalam pedoman internasional OECD mengenai tata kelola perusahaan milik negara. Dalam pedoman tersebut ditegaskan bahwa komisarissebaiknya tidak menerima insentif berbasis laba agar independensinya tidak terganggu. Kebijakan Danantara dengan demikian sejalan dengan standar global dan memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi. Selain efisiensi, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat kepercayaan publikterhadap BUMN. Presiden Prabowo menilai bahwa BUMN adalah milik rakyat, sehinggapengelolaannya harus mencerminkan kepentingan publik. Reformasi tata kelola melaluipenghapusan tantiem menjadi salah satu bentuk komitmen agar perusahaan negara benar-benar dikelola untuk memberikan manfaat nyata.…
Survei: Publik Puas Atas Dua Tahun Prabowo-Gibran Bukti Kerja Pemerintah Mulai Dirasakan
- October 16, 2026
- 0 views
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jadi Prioritas
- October 16, 2026
- 0 views
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ketahanan Ekonomi dan Program Prioritas Jadi Modal Pembangunan
- October 16, 2026
- 0 views
Dua Tahun Pragib, Guru Besar UI Apresiasi Ketahanan Ekonomi dan Program Prioritas
- October 16, 2026
- 0 views
Lapangan Kerja Berkualitas dan Ketahanan Ekonomi Jadi Prioritas Pembangunan Nasional
- October 16, 2026
- 0 views
Guru Besar FEB UI: Penguatan Ekonomi Inklusif Jadi Kunci Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- October 16, 2026
- 0 views