Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun mengatakan sebaiknya seluruh pihak tidak ada yang mencoba menjatuhkan kepala negara yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Ajakan untuk menjatuhkan presiden di ruang publik merupakan tindakan tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan merupakan upaya makar yang serius.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun menanggapi ajakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga penelitian dan konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani yang ingin menggulingkan Presiden Prabowo Subianto, di depan awak media di Jakarta.

Misbakhun mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menjatuhkan kepala negara yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat.

“Di forum tadi saya bilang jangan sampai ada yang menjatuhkan Pak Prabowo,” kata Misbakhun.

Ia menilai, ajakan untuk menjatuhkan presiden di ruang publik merupakan tindakan serius yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.

“Kalau menurut saya, membicarakan, menjatuhkan Presiden di forum terbuka dan mengajak orang itu adalah upaya makar yang serius. Upaya makar yang serius,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, perbedaan pendapat terhadap pemerintah sah dalam sistem demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden bukanlah praktik demokrasi yang benar.

“Dia bisa tidak suka dengan Pak Prabowo, tapi untuk mengajak rakyat menjatuhkan itu tidak dalam sebuah alam demokrasi yang benar,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa Prabowo merupakan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme demokratis, sehingga legitimasi pemerintah tidak bisa dipersoalkan dengan ajakan semacam itu.

Lebih lanjut, Misbakhun mempertanyakan dasar kritik terhadap pemerintah saat ini. Ia menilai sejumlah program pemerintah telah berpihak kepada masyarakat.

“Programnya pemerintah adalah program yang sangat pro-rakyat. Ada MBG, ada kemudian Koperasi Desa Merah Putih, ada hilirisasi, bantuan sosial, pendidikan, semuanya di-cover oleh negara,” tuturnya.

Ia juga menyinggung kebijakan energi dan ketahanan pangan nasional yang dinilai tetap stabil di tengah tekanan global.

“BBM dalam situasi dunia semua menaikkan BBM, Pak Prabowo tidak menaikkan harga BBM. Apa yang mau mereka tanyakan? Cadangan pangan kita sangat kuat. Energi kita sangat kuat,” ucapnya.

Misbakhun pun mempertanyakan urgensi kritik yang dilontarkan Mujani.

“Terus apa yang mau dipermasalahkan oleh mereka? Nah ini yang menjadi pertanyaan,” kata dia.

Ia meminta agar Mujani melakukan refleksi atas pernyataannya, mengingat posisinya sebagai tokoh yang selama ini dikenal berperan dalam penguatan demokrasi.

“Tanyakan kepada diri Saiful Mujani itu, pantaskah sebagai salah satu orang yang selama ini inisiator demokrasi ini kemudian membicarakan ajakan untuk menjatuhkan presiden,” ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan aktivis Yulian Paonganan alias Ongen, menyoroti pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai menyerukan penjatuhan pemerintahan Prabowo Subianto.

Ongen menilai pernyataan tersebut telah melampaui batas kritik dalam sistem demokrasi dan masuk ke ranah yang lebih serius. Menurutnya, ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah tidak bisa dikategorikan sebagai kritik biasa.

“Kalau kritik itu sah dalam demokrasi, tetapi kalau sudah menyerukan menjatuhkan pemerintahan, itu bukan lagi kritik, itu sudah masuk wilayah makar,” ujar Ongen.

Dia menegaskan bahwa dalam demokrasi, setiap bentuk ketidakpuasan seharusnya disampaikan melalui jalur konstitusional. Ongen juga mengingatkan bahwa narasi yang mendorong delegitimasi pemerintahan berpotensi memicu instabilitas politik.

“Kalau terus dibiarkan, ini bisa memicu instabilitas. Apalagi disampaikan oleh tokoh yang punya pengaruh,” katanya. Dalam pandangannya, situasi global yang tidak stabil saat ini menuntut adanya soliditas nasional, bukan justru memperuncing perpecahan.

Dia menilai Indonesia saat ini membutuhkan persatuan untuk menghadapi berbagai tantangan eksternal, termasuk dampak konflik geopolitik terhadap ekonomi.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Indonesia harus kuat, rakyat harus bersatu, bukan malah diajak menjatuhkan pemerintah,” ujarnya. Ongen pun menambahkan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah sebaiknya disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sah, seperti pemilihan umum.