Oleh: Petrus Yoman Kambu*

Hilirisasi di Papua kini tampil sebagai wajah baru pembangunan nasional yang berkeadilan dan berorientasi masa depan. Kebijakan ini bukan sekadar strategi ekonomi teknokratis, melainkan manifestasi nyata komitmen negara untuk memastikan bahwa kekayaan alam Papua dikelola secara berdaulat, bernilai tambah tinggi, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika global yang kompetitif, langkah terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor internasional menunjukkan bahwa Papua tidak lagi ditempatkan sebagai hinterland komoditas mentah, tetapi sebagai episentrum pertumbuhan baru yang diperhitungkan di pasar dunia.

Langkah konkret tersebut tercermin dari fasilitasi pertemuan 21 investor Eropa dengan perwakilan daerah penghasil kakao seperti Kepulauan Yapen, Jayapura, dan Manokwari Selatan. Forum ini membahas pengembangan industri kakao secara komprehensif dari hulu hingga hilir, termasuk penetrasi pasar ekspor. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menegaskan bahwa Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif adalah satu kesatuan visi besar otonomi khusus. Ia menyatakan bahwa untuk mewujudkan Papua Produktif dibutuhkan langkah nyata yang mempertemukan pelaku usaha dan pemerintah daerah secara langsung agar proses masifikasi dan pengembangan kakao berjalan efektif. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hilirisasi adalah bukti keberanian Papua melangkah naik kelas dalam rantai nilai global.

Dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia semakin memperkuat fondasi kebijakan ini. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri, Sumule Tumbo, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi lintas daerah dan menjadikan sektor ekonomi produktif sebagai pilar otonomi khusus. Kakao disebut sebagai komoditas strategis bernilai tambah tinggi yang mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah. Penegasan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret, memastikan Papua memperoleh dukungan kebijakan, regulasi, dan akses pasar yang kompetitif.

Optimisme juga datang dari Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, yang menilai kakao sebagai komoditas bersejarah sekaligus masa depan ekonomi daerah. Dengan lebih dari dua ribu petani kakao aktif, pengembangan industri pengolahan diyakini menciptakan kepastian pendapatan dan stabilitas kesejahteraan. Narasi ini memperlihatkan bahwa hilirisasi bukan sekadar proyek industri, melainkan gerakan ekonomi rakyat yang mengangkat martabat petani sebagai pelaku utama pembangunan.

Selain kakao, sagu menjadi simbol kedaulatan pangan dan keunggulan ekologis Papua. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Provinsi Papua, Jimmy A.Y. Thesia, menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga inkubasi bisnis. Ia menjelaskan bahwa potensi regenerasi alami pohon sagu menjadikan Papua memiliki keunggulan komparatif yang luar biasa. Dengan fasilitasi standardisasi produk dan legalitas usaha oleh pemerintah, sagu Papua kini membidik pasar Jepang, Australia, dan Jerman. Fakta ini menegaskan bahwa komoditas lokal Papua mampu berdiri sejajar di panggung global apabila dikelola secara profesional dan sistematis.

Pemerintah Provinsi Papua juga merancang pembangunan rumah produksi sagu di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen guna memastikan kesinambungan pasokan dan kualitas produk. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Anton Yoas Imbenai, menekankan bahwa keberlanjutan stok adalah kunci menjaga kepercayaan pasar internasional. Dengan menjaga ekosistem dusun sagu sekaligus membangun industri pengolahan, Papua menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Di wilayah pegunungan, Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis pasca-rapat koordinasi yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ia menilai bahwa hilirisasi mendukung penguatan sektor perkebunan nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di 328 kampung pada 40 distrik. Dengan pendekatan ini, komoditas yang selama ini dijual mentah dapat diolah menjadi produk setengah jadi dan produk jadi yang memiliki daya saing lebih tinggi. Pernyataan tersebut memperlihatkan keselarasan agenda daerah dan nasional dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Keberhasilan ekspor tuna 17,8 ton ke Los Angeles juga menjadi bukti nyata bahwa sektor perikanan Papua telah berhasil melakukan proses nilai tambah di dalam daerah. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Papua, Iman Djuniawal, menyampaikan bahwa pengolahan dalam bentuk potongan terkemas rapi menunjukkan standar kualitas global telah terpenuhi. Capaian ini menjadi simbol bahwa Papua mampu bersaing secara profesional di pasar internasional.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menekankan pentingnya industri pengolahan menyerap tenaga kerja lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, mendorong penguatan kewirausahaan muda dan digitalisasi usaha sebagai katalis transformasi ekonomi.

Hilirisasi di Papua adalah simbol kebangkitan ekonomi timur Indonesia. Dengan dukungan penuh negara, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, Papua sedang membuktikan bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang sedang dibangun. Kebijakan ini layak didukung sepenuhnya sebagai strategi nasional untuk memastikan bahwa setiap sumber daya Papua memberi nilai tambah maksimal, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menghadirkan kesejahteraan yang merata serta berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

*Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Adat