Oleh : Muhammad Nanda

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjadi perhatian publik. Salah satu aspek yang belakangan ramai diperbincangkan ialah pemberian insentif Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam dinamika ruang digital, kebijakan tersebut sempat dipersepsikan secara beragam. Namun, jika ditelaah secara komprehensif berdasarkan regulasi dan penjelasan resmi, insentif SPPG dalam skema MBG sejatinya berjalan dengan mekanisme yang jelas, terukur, serta dilandasi pertimbangan efisiensi dan percepatan program.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemberian insentif harian tersebut justru jauh lebih efisien dibandingkan apabila negara harus membangun seluruh fasilitas dan infrastruktur SPPG secara mandiri dari nol. Dalam kerangka kebijakan publik, efisiensi anggaran bukan semata-mata soal besaran nominal, melainkan tentang optimalisasi sumber daya untuk menghasilkan dampak maksimal dalam waktu yang relatif singkat. Dengan menggandeng mitra yang telah berinvestasi membangun dapur dan sarana pendukung, negara dapat mempercepat implementasi program tanpa harus melalui proses panjang pengadaan lahan, tender konstruksi, serta pengadaan peralatan secara terpusat.

Pertimbangan waktu menjadi variabel krusial dalam pelaksanaan MBG. Program ini menyasar pemenuhan gizi anak-anak dan generasi muda, yang kualitas pertumbuhannya tidak dapat ditunda. Setiap keterlambatan berpotensi mengurangi manfaat yang seharusnya diterima penerima manfaat. Oleh karena itu, insentif diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus strategi untuk memastikan kesiapan fasilitas tetap terjaga sesuai komitmen. Dalam analogi yang disampaikan Kepala BGN, skema tersebut menyerupai komitmen penyewaan fasilitas yang dibayar berdasarkan kesepakatan waktu, bukan semata-mata pada frekuensi penggunaan harian. Perspektif ini menegaskan bahwa yang dibayar negara bukan hanya aktivitas distribusi makanan, melainkan juga kesiapan sistem, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang setiap hari harus siaga.

Di sisi lain, Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) turut memberikan klarifikasi atas beredarnya narasi yang menyebut mitra SPPG meraup keuntungan bersih hingga Rp1,8 miliar per tahun. Ketua Umum Gapembi, Alven Stony, menjelaskan bahwa perhitungan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil karena tidak memperhitungkan berbagai komponen biaya operasional. Insentif yang diterima mitra masih bersifat bruto dan harus dialokasikan untuk manajemen yayasan, pengelolaan keuangan, pemeliharaan fasilitas, sertifikasi, hingga dukungan terhadap relawan.

Sekretaris Jenderal Gapembi, Hasan Basri, juga menegaskan bahwa pemahaman yang keliru terhadap skema insentif berpotensi menimbulkan disinformasi. Dengan kebutuhan investasi awal per unit SPPG yang mencapai Rp2 miliar hingga Rp3 miliar, pengembalian modal dalam dua tahun pun belum tentu sepenuhnya tercapai. Artinya, insentif tersebut lebih tepat dipahami sebagai dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan pengembalian investasi jangka menengah, bukan keuntungan instan tanpa beban biaya.

Jika dilihat dari skala program, dampak ekonomi yang ditimbulkan MBG tidak dapat diabaikan. Dengan telah terbangunnya sekitar 24.000 unit SPPG, investasi mitra diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah jika termasuk nilai tanah. Setiap unit rata-rata mempekerjakan sekitar 50 orang, menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja langsung. Selain itu, keterlibatan sekitar 15 pemasok lokal per SPPG turut mendorong penyerapan tenaga kerja tidak langsung dalam jumlah besar. Efek berganda ini memperlihatkan bahwa skema kemitraan dan insentif tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Umum Seknas Indonesia Maju, Monisyah, menilai pemberian insentif merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras berbagai pihak dalam percepatan pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, serta para pelaksana di lapangan. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi agar tata kelola tetap berjalan sesuai regulasi.

Dalam konteks tata kelola publik, sinergi lintas sektor tersebut menjadi fondasi utama. Polri, TNI, lembaga pemerintah, serta organisasi masyarakat disebut telah bahu membahu membangun SPPG, melengkapi peralatan, dan menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih. Kolaborasi ini mencerminkan pendekatan whole-of-government dan whole-of-society dalam menjalankan program strategis nasional.

Dengan demikian, insentif SPPG dalam program MBG bukanlah kebijakan tanpa dasar, melainkan bagian dari desain besar percepatan pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi. Mekanismenya jelas, payung hukumnya tersedia, serta argumentasi efisiensinya dapat dipertanggungjawabkan. Tantangan ke depan terletak pada konsistensi pengawasan, keterbukaan informasi, dan perbaikan berkelanjutan agar program tetap tepat sasaran.

Di tengah derasnya arus informasi digital, klarifikasi berbasis data dan regulasi menjadi penting agar persepsi publik tidak dibentuk oleh potongan informasi yang tidak utuh. Insentif SPPG perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan kesiapan sistem, keberlanjutan operasional, dan percepatan manfaat bagi generasi penerus bangsa. Dengan mekanisme yang jelas dan dukungan multipihak, MBG memiliki fondasi kuat untuk terus berjalan efektif serta memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

*Penulis adalah Pengamat Sosial