Jakarta – Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dinilai menjadi faktor strategis dalam menjaga keseimbangan politik internasional, khususnya terkait konflik di Gaza. Kehadiran Indonesia dipandang penting untuk mencegah dominasi narasi dan keputusan sepihak yang berpotensi menguntungkan kepentingan politik Israel di berbagai forum global.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai absennya Indonesia dari BoP justru akan membuka ruang kemenangan politik bagi faksi sayap kanan Israel. Menurutnya, peran Indonesia tidak hanya simbolik, melainkan menentukan arah misi stabilisasi dan keseimbangan kekuatan di lapangan.

“Jika kursi Indonesia di BoP kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang dan membiarkan Israel serta sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan. Logikanya memang brutal, namun nyata,” ujar Khairul.

Ia menambahkan bahwa rencana pengiriman sekitar 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza telah memicu kekhawatiran serius di kalangan kelompok garis keras Israel. Kehadiran pasukan Indonesia dinilai berpotensi menghambat kontrol Israel Defense Forces (IDF) serta mencegah skenario pemindahan paksa warga Palestina.

“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk,” jelasnya.

Menurut Khairul, keberadaan TNI bukan semata menjalankan fungsi sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga menjadi penanda geopolitik yang menegaskan bahwa Gaza bukan wilayah tanpa kedaulatan atau terra nullius. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia di BoP justru memperluas makna perdamaian agar tidak direduksi hanya menjadi stabilitas semu tanpa keadilan substantif.

Sikap politik dua kaki Indonesia yang aktif di forum internasional sekaligus konsisten mendukung Palestina, dinilai memungkinkan Indonesia menjaga kedaulatan politiknya sembari meraih dukungan global dalam isu dekolonisasi dan pembangunan ekonomi. Dari perspektif komunikasi internasional, langkah Presiden Prabowo Subianto dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan pesan. Indonesia tidak mengubah posisi normatifnya, tetapi memilih kanal komunikasi yang memastikan suara keadilan dan kemanusiaan Palestina tetap terdengar di tingkat global. (*)