Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Upaya pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat Papua semakin menunjukkan hasil yang konkret. Di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, komitmen untuk menyalurkan bantuan sosial secara berkelanjutan menjadi tonggak penting dalam memperkecil kesenjangan pembangunan dan memperkuat kemandirian masyarakat di wilayah timur Indonesia tersebut. Dalam setiap kunjungan kerja ke berbagai daerah, termasuk Kampung Arso 12 di Distrik Skanto, Keerom, Fatoni memastikan bahwa bantuan sosial tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan benar-benar dirancang untuk menjawab kebutuhan riil warga Papua.

Kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah tidak berhenti pada penyaluran bantuan tunai atau barang semata. Program ini diperluas hingga menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan rumah ibadah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh. Komitmen ini sekaligus menegaskan bahwa kehadiran negara tidak berhenti di tataran simbolik, melainkan hadir nyata di tengah masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah Provinsi Papua, di bawah koordinasi Agus Fatoni, juga terus berinovasi dalam memastikan efektivitas program bantuan. Salah satunya dengan melakukan penyesuaian jenis bantuan berdasarkan kebutuhan lapangan. Pendekatan ini membuat program lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Bantuan yang disalurkan ke Kota Jayapura dan Keerom menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, serta sektor swasta melalui dana tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) dapat melahirkan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), program bantuan juga melibatkan partisipasi aktif Bank Papua dan berbagai perusahaan lokal. Kolaborasi ini memperluas jangkauan penerima manfaat sekaligus memperkuat semangat gotong royong antar pemangku kepentingan. Pemerintah menilai bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat kesejahteraan Papua, terutama di wilayah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau.

Langkah serupa juga terlihat di berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Di Kampung Koteka, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, pemerintah pusat menyalurkan bantuan barang dagangan untuk mengisi kios masyarakat. Program ini dirancang untuk membuka peluang ekonomi mandiri bagi warga kampung. Bantuan berupa barang kebutuhan pokok dan produk konsumsi harian menjadi modal awal bagi masyarakat setempat untuk mengelola usaha secara swadaya. Inisiatif ini tidak hanya menggerakkan ekonomi lokal, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian warga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Program kios masyarakat di Nduga merupakan bagian dari pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang mengedepankan peran masyarakat sebagai pelaku utama. Pemerintah pusat melihat bahwa penguatan ekonomi lokal adalah jalan efektif untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pendekatan ini sejalan dengan narasi besar ‘Pemerintah Pusat Peduli Kepala Suku di Papua’ yang menegaskan pentingnya sentuhan kebijakan dari pusat hingga ke akar komunitas. Dengan menjadikan kepala suku dan tokoh adat sebagai mitra strategis, kebijakan pembangunan di Papua memperoleh legitimasi sosial yang kuat dan keberlanjutan yang lebih terjamin.

Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari masyarakat adat. Tokoh masyarakat Nduga, Elimus Wandikbo, menilai bahwa bantuan kios merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat. Bagi masyarakat di pedalaman, bantuan semacam ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki makna sosial yang mendalam. Kios yang dibangun menjadi simbol harapan baru bagi warga, tempat mereka memulai usaha dan membangun kemandirian ekonomi keluarga. Keberhasilan program ini menegaskan bahwa pembangunan tidak harus berpusat di kota besar, melainkan dapat tumbuh dari kampung kecil dengan semangat gotong royong.

Hal senada juga dirasakan oleh masyarakat Suku Mee di Kabupaten Mimika. Kepala Suku Mee, Piet Nawipa, menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian pemerintah pusat yang telah merehabilitasi rumah-rumah warga di Kelurahan Kebun Sirih. Bantuan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini telah menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Program rehabilitasi ini sekaligus mencerminkan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat di wilayah timur, yang selama ini membutuhkan perhatian lebih besar dari negara.

Bagi masyarakat Mimika, kepedulian pemerintah pusat bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga pengakuan terhadap eksistensi mereka sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Dengan rumah yang layak, masyarakat dapat hidup dengan lebih bermartabat dan memiliki ruang yang lebih baik untuk berkembang. Inilah bentuk keadilan sosial yang dihadirkan negara melalui kebijakan yang menyentuh aspek dasar kehidupan masyarakat Papua.

Komitmen pemerintah untuk terus mendengar aspirasi warga juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan berbagai program tersebut. Setiap kunjungan Agus Fatoni ke lapangan selalu dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan masyarakat. Aspirasi mengenai perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan penyediaan fasilitas pendidikan serta ibadah didengarkan dan dicatat secara sistematis. Pemerintah kemudian melakukan pembahasan lintas sektor untuk memastikan bahwa setiap masukan masyarakat benar-benar direspons dengan langkah konkret. Pendekatan partisipatif ini menumbuhkan rasa percaya dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Upaya pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak juga terus diperluas. Kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga sosial, dan dunia usaha semakin diperkuat guna memperluas jangkauan bantuan. Sinergi tersebut menjadi wujud nyata dari prinsip pembangunan inklusif yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan.

Melalui beragam inisiatif tersebut, Papua kini menunjukkan arah pembangunan yang lebih merata dan manusiawi. Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi tidak hanya mengangkat taraf hidup warga, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap negara. Pemerintah pusat dan daerah bekerja dalam satu semangat yang sama: menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Papua tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia yang berkeadilan, sejahtera, dan berdaulat.

 )* Mahasiswa Papua tinggal di Malang