Oleh: Syarifah Anisah Zubair

Pembangunan infrastruktur gas bumi terintegrasi bergerak menjadi penentu arah baru swasembada energi nasional. Pemerintah mendorong konektivitas pipa, fasilitas LNG, dan hilirisasi gas sebagai fondasi kemandirian energi yang lebih kokoh, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan industri dan masyarakat. Langkah tersebut tidak lagi bersifat sektoral, melainkan dirancang sebagai sistem nasional yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.

Arah kebijakan tersebut sejalan dengan visi besar swasembada energi yang ditegaskan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan energi sebagai pilar strategis pembangunan jangka panjang, setara dengan pangan, karena ketergantungan impor dinilai berisiko bagi stabilitas ekonomi, fiskal, dan geopolitik. Dalam kerangka tersebut, gas bumi diposisikan sebagai jembatan utama menuju transisi energi yang lebih bersih dan mandiri.

Gas bumi menawarkan keunggulan ganda. Di satu sisi, emisi yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan batu bara dan bahan bakar minyak. Di sisi lain, gas memiliki keandalan pasokan yang lebih stabil dibandingkan energi terbarukan yang bersifat intermiten. Kombinasi tersebut menjadikan pembangunan infrastruktur gas terintegrasi sebagai “jalan tol” energi nasional yang mampu menggerakkan roda ekonomi secara merata.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas menegaskan bahwa swasembada energi ditempuh melalui pendekatan empat pilar utama, yakni ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan penerimaan publik.

Kerangka tersebut menempatkan pembangunan pipa gas lintas wilayah sebagai instrumen strategis untuk memastikan energi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses dengan biaya yang lebih efisien dan diterima masyarakat karena lebih ramah lingkungan.

Sejumlah proyek strategis nasional menjadi tulang punggung integrasi tersebut. Pipa Cirebon–Semarang yang memasuki tahap akhir penyelesaian menghubungkan pasokan gas dari Jawa bagian timur menuju pusat industri di wilayah barat.

Sementara itu, pipa Dumai–Sei Mangkei dirancang sebagai pengikat jaringan gas Sumatera yang akan menyatukan pasokan dari wilayah surplus menuju kawasan industri dan pembangkit listrik. Integrasi tersebut menciptakan fleksibilitas distribusi yang sebelumnya tidak dimiliki sistem energi nasional.

Selain membangun jaringan baru, pemerintah juga mengoptimalkan infrastruktur eksisting. Jaringan pipa gas nasional yang telah mencapai puluhan ribu kilometer, fasilitas LNG, serta stasiun pengisian bahan bakar gas terus diperkuat untuk menopang kebutuhan domestik.

Revitalisasi LNG Arun dan pengembangan pipa Cikampek–Plumpang memperlihatkan bahwa strategi energi tidak hanya bertumpu pada proyek baru, tetapi juga memaksimalkan aset yang telah ada.

Dampak ekonomi dari integrasi gas bumi mulai terlihat nyata. Biaya transportasi energi menurun, harga gas menjadi lebih kompetitif, dan industri memperoleh kepastian pasokan jangka panjang.

Kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus memperoleh insentif alamiah berupa energi yang lebih murah dibandingkan pengapalan LNG. Kondisi tersebut mendorong tumbuhnya pusat-pusat produksi baru, membuka lapangan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah.

Integrasi infrastruktur gas juga berperan penting dalam mengurangi ketergantungan impor LPG. Perluasan jaringan gas rumah tangga memungkinkan rumah tangga beralih dari tabung LPG bersubsidi ke gas pipa yang lebih efisien. Kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban APBN, tetapi juga memperbaiki neraca perdagangan dan memperkuat ketahanan energi di tingkat rumah tangga.

Dalam konteks ketahanan pangan, gas bumi memegang peran strategis sebagai bahan baku industri pupuk dan petrokimia. Ketersediaan gas yang terjamin memastikan produksi pupuk tetap stabil, sehingga produktivitas pertanian nasional tidak terganggu. Integrasi energi dan pangan tersebut menegaskan bahwa swasembada energi memiliki dampak lintas sektor yang saling menguatkan.

Pemerintah juga menautkan pembangunan gas terintegrasi dengan agenda besar transisi energi dan target net zero emission. Gas bumi dimanfaatkan sebagai energi peralihan sambil mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti surya, panas bumi, dan air.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, gas menjadi penopang penting bagi pembangkit listrik yang beralih dari bahan bakar minyak menuju sistem yang lebih efisien dan bersih.

Komitmen tersebut diperkuat melalui proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan yang diresmikan sebagai simbol kemampuan nasional mengelola proyek energi berskala besar. Peningkatan kapasitas dan kualitas kilang memperlihatkan bahwa swasembada energi tidak hanya berbicara tentang hulu, tetapi juga penguatan pengolahan dan nilai tambah di dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menempatkan integrasi gas bumi dalam kerangka kedaulatan, ketahanan, kemandirian, dan swasembada energi. Pemerintah menilai kombinasi kebijakan infrastruktur, hilirisasi, dan tata kelola yang bersih akan mempercepat pencapaian target pengurangan impor energi dalam beberapa tahun mendatang.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, badan usaha milik negara, dan sektor swasta, pembangunan infrastruktur gas terintegrasi bergerak menjadi fondasi nyata swasembada energi nasional.

Arah tersebut menegaskan bahwa kemandirian energi tidak lagi sekadar wacana, melainkan proses terukur yang membentuk ketahanan ekonomi, memperkuat daya saing industri, dan menjaga kedaulatan bangsa dalam jangka panjang.

Melalui integrasi infrastruktur gas dari hulu hingga hilir, negara menghadirkan kepastian pasokan, efisiensi biaya, serta fondasi transisi energi yang realistis dan berkelanjutan. Konsistensi kebijakan, penguatan tata kelola, serta keterlibatan dunia usaha dan daerah menjadikan swasembada energi sebagai agenda pembangunan nyata yang berdampak langsung pada produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat. (*)

*) Konsultan Energi Terbarukan – Energi Lestari Indonesia