Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjawab aspirasi publik yang terangkum dalam tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat.

“Pajak bukan sekadar alat penerimaan negara, tetapi instrumen untuk menghadirkan keadilan. Yang kuat membantu yang lemah, yang mampu memberi kontribusi lebih besar. Inilah semangat bangsa yang kita bangun bersama,” ujarnya.

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan reformasi perpajakan tidak membebani masyarakat kecil.

“Kami pastikan tidak ada pajak baru pada tahun 2026. Reformasi pajak yang kami lakukan justru menyederhanakan aturan, memperluas basis pajak dengan cara adil, dan memanfaatkan digitalisasi agar transparan,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa parlemen mendukung langkah pemerintah agar reformasi perpajakan tidak hanya meningkatkan penerimaan, tetapi juga memperkuat rasa kepercayaan rakyat terhadap negara.

“Aspirasi 17+8 harus dipahami sebagai koreksi sekaligus masukan. DPR berkomitmen menjaga agar kebijakan perpajakan tetap berpihak pada rakyat,” jelasnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan bahwa dunia usaha menyambut positif arah reformasi perpajakan karena memberi kepastian iklim investasi dan keadilan dalam distribusi beban pajak.

“Kebijakan yang adil akan membuat pengusaha lebih bersemangat berinvestasi, memperluas lapangan kerja, dan pada akhirnya memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro menegaskan pentingnya menjadikan reformasi pajak sebagai momentum berharga bagi bangsa.

“Reformasi perpajakan ini harus menjadi momentum besar agar negara hadir lebih adil bagi rakyatnya. Jika rakyat merasakan keadilan, maka kepercayaan publik akan tumbuh dan bangsa ini bisa melangkah lebih jauh,” tutupnya.