JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan bermutu yang inklusif dan ramah anak melalui percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Revitalisasi Sekolah serta pengembangan Sekolah Rakyat Tahap II. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas sarana pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam perlindungan anak dan pengentasan kemiskinan.

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa revitalisasi sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan prioritas nasional yang memiliki dampak luas.

“Penting kami tegaskan bahwa Program Revitalisasi Sekolah dan Sekolah Rakyat bukan hanya program di sektor pendidikan, tetapi memiliki dampak ekonomi yang luas dan multiplier effect yang nyata,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Sepanjang 2025, program revitalisasi telah menyentuh 16.167 sekolah, dengan 16.062 unit di antaranya telah rampung hingga Maret 2026. Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14,1 triliun guna menjangkau 11.744 satuan pendidikan, serta tengah mengusulkan tambahan anggaran untuk memperluas cakupan hingga 60 ribu sekolah.

Program ini dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat sekitar.

“Pelaksanaan ini membuka peluang kerja mulai dari tenaga bangunan, pengawas proyek, hingga penyedia jasa logistik, sehingga berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah,” kata Qodari.

Tercatat, lebih dari 238 ribu tenaga kerja lokal terserap dan sekitar 58 ribu UMKM turut bergerak dalam mendukung program tersebut.

Sejalan dengan itu, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II terus dikebut di 104 lokasi di seluruh Indonesia, dengan target selesai pada Juni 2026 dan siap menerima siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini dirancang khusus bagi masyarakat rentan untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan berkualitas berbasis asrama.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa aspek perlindungan anak menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

“Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan mendukung bagi anak untuk belajar, berkembang, serta membangun karakter secara positif. Saya berharap para siswa mampu memanfaatkan kesempatan mengakses pendidikan di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa fasilitas yang tersedia telah memenuhi prinsip ramah anak.

“Anak-anak dapat belajar dengan nyaman, mereka mendapatkan makan tiga kali sehari serta dua kali snack. Fasilitas di Sekolah Rakyat ini sangat representatif dan memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi,” tambahnya.

Di daerah, pemerintah daerah turut mempercepat realisasi program ini. Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai prioritas utama.

“Kita sudah koordinasi, ini harus dipercepat karena ini tugas utama kita. Seluruh pihak harus bergerak cepat dan bekerja secara terkoordinasi,” tegasnya saat meninjau proyek pembangunan di Medan.

Zakiyuddin juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti drainase dan penerangan jalan.

“Drainase harus segera dibuat dan lampu penerangan harus dipasang agar lingkungan pendidikan layak dan aman,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pembangunan berjalan efektif tanpa pemborosan waktu dan biaya.

Dengan penguatan program ini, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi akses pendidikan bagi kelompok rentan, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan anak. Selain itu, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang berdaya saing sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional di masa depan.

(*/rls)