Jakarta — Sinergi TNI–Polri di berbagai daerah memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Di sejumlah wilayah seperti Papua dan Kalimantan Timur, pola pengamanan terpadu—mulai patroli gabungan, penjagaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga sambang dialogis—membuat warga merasa tenang menyalurkan hak pilihnya sekaligus menegaskan kedewasaan berdemokrasi.

Di ujung timur Indonesia, pelaksanaan PSU di Kabupaten Boven Digoel berjalan damai dan menjadi “tonggak sejarah baru” bagi masyarakat setempat. Komandan Kodim 1711/Boven Digoel, Letkol Inf Andry Christian, menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu, pengawas, pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta seluruh masyarakat yang telah memberi dukungan nyata.

“Lancar dan amannya pelaksanaan PSU Boven Digoel itu dapat diraih karena dukungan seluruh elemen, sehingga tahapan PSU sukses terlaksana hingga penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih oleh KPUD,” ujarnya.

Menurutnya, kelancaran PSU bukan hanya keberhasilan teknis, tetapi juga bukti kedewasaan politik warga—termasuk dukungan dari para pasangan calon, baik yang terpilih maupun belum berhasil—yang menjaga suasana aman dan penuh penghargaan terhadap proses demokrasi.

Pengalaman serupa terkonfirmasi di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Bupati terpilih, Angela Idang Belawan, mengapresiasi KPU, Bawaslu, TNI–Polri, dan masyarakat yang menjaga kondusivitas sejak persiapan hingga hari pemungutan. Ia menyebut PSU berjalan “aman, tertib, dan lancar,” mencerminkan kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi. Ke depan, pemerintah kabupaten menyiapkan agenda percepatan pelayanan publik, pemerataan infrastruktur hingga ke kampung-kampung, serta tata kelola yang transparan dan modern—meneruskan momentum politik yang sejuk pasca-PSU.

Rangkaian capaian ini menegaskan tiga hal. Pertama, kolaborasi TNI–Polri di lapangan efektif mencegah gangguan keamanan, dari kriminalitas konvensional hingga potensi provokasi saat tahapan pemungutan suara. Kedua, pendekatan dialogis—patroli sambang, edukasi kamtibmas, dan respons cepat aduan—membangun kepercayaan publik. Ketiga, kedewasaan politik warga kian menguat: aspirasi disalurkan damai, hasil pemungutan dihormati, dan persatuan menjadi pijakan setelah kompetisi.

[]