JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekitar Rp2 juta, meskipun terjadi kenaikan tajam harga avtur di pasar global. Kebijakan ini menegaskan keberpihakan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan ibadah haji bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.

Dalam taklimat di Istana Negara, Presiden menegaskan bahwa kenaikan biaya operasional tidak boleh dibebankan kepada jemaah. Pemerintah, menurutnya, hadir sebagai pelindung rakyat di tengah tekanan ekonomi global yang tidak menentu.

“Walaupun harga avtur naik, kita berani menurunkan biaya haji. Ini adalah komitmen pemerintah untuk melindungi rakyat, terutama yang paling membutuhkan,” ujar Presiden.

Kebijakan ini mencerminkan langkah progresif pemerintah dalam merespons dinamika global dengan solusi yang berpihak pada kepentingan nasional. Penurunan biaya haji menjadi bukti nyata bahwa negara mampu menjaga keseimbangan antara tantangan ekonomi dan pelayanan publik yang optimal.

Selain fokus pada biaya, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap lamanya antrean haji yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Presiden menargetkan percepatan waktu tunggu secara signifikan melalui langkah-langkah strategis yang terukur.

“Yang kita kejar juga adalah mempercepat antrean. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama,” tegas Prabowo Subianto.

Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi kuota, pembenahan sistem pendaftaran, serta penguatan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem haji yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di sektor transportasi, efisiensi menjadi prioritas utama. Pemerintah mendorong kerja sama antara Garuda Indonesia dan Saudi Airlines guna menekan biaya operasional penerbangan.

“Selama ini pesawat berangkat penuh, pulang kosong. Ini tidak efisien dan harus kita benahi agar lebih hemat,” kata Presiden.

Selain itu, rencana pembangunan kawasan khusus jemaah Indonesia di Mekkah serta terminal haji menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan. Inisiatif ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kemudahan bagi seluruh jemaah Indonesia.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintahan di bawah Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat dalam melindungi rakyat. Penurunan biaya haji tidak hanya menjadi kebijakan teknis, tetapi juga representasi nyata kehadiran negara dalam memastikan akses ibadah yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.