JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat melalui penerapan tata kelola yang bersih, transparan, dan profesional, khususnya dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengelolaan yang baik dinilai menjadi faktor penting agar program berskala besar ini berjalan efektif sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Vice Executive Director Indonesia Food Security Review (IFSR) Alfatehan Septianta mengatakan bahwa program MBG merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar, penerapan prinsip good governance menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelaksanaan program.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki skala yang sangat besar sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan penerapan prinsip good governance, program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Alfatehan.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara dengan jumlah penerima manfaat program makan sekolah terbesar di dunia. Hingga saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 64 juta penerima manfaat setiap hari.

“Capaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Jika program ini berjalan secara penuh, jumlah penerima manfaat diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 juta orang setiap hari,” jelasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah terus memperluas jaringan dapur SPPG di berbagai daerah. Saat ini telah beroperasi sekitar 24 ribu dapur SPPG atau sekitar 70 persen dari target 30 ribu dapur yang direncanakan pemerintah secara nasional.

Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menetapkan berbagai standar operasional melalui petunjuk teknis pelaksanaan program MBG. Setiap dapur SPPG diwajibkan memenuhi standar keamanan pangan, termasuk sertifikasi halal dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ke depan, standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) juga akan diterapkan guna memperkuat sistem pengawasan mutu makanan.

Alfatehan menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. “Penguatan standar operasional ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan gizi yang berkualitas sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, program MBG juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan pengelolaan yang semakin profesional, program MBG diharapkan mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.