Oleh : Irfan Aditya )*

Transisi energi rendah karbon bukan lagi sekadar wacana global, melainkan sebuah keniscayaan strategis bagi Indonesia untuk memastikan ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan energi nasional. Di tengah dinamika geopolitik, fluktuasi harga energi fosil, serta meningkatnya tuntutan terhadap komitmen pengurangan emisi, Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan lompatan besar. Transisi energi harus dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang transformasi ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja hijau, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi masa depan.

Langkah menuju energi rendah karbon membutuhkan konsolidasi ekosistem energi nasional yang terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Konsolidasi ini mencakup harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, penyelarasan regulasi, penguatan peran BUMN dan swasta, serta kolaborasi riset dan inovasi yang berkelanjutan. Selama ini, tantangan sektor energi bukan semata pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada tata kelola dan koordinasi lintas sektor.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono mengatakan PT Pertamina telah memulai transformasi infrastruktur energi nasional melalui inisiasi Green Terminal di Terminal LPG Tanjung Sekong, Cilegon, Banten. Terminal strategis yang menyuplai sekitar 35%–40% kebutuhan LPG nasional ini kini menjadi proyek percontohan pengelolaan terminal berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) sekaligus operasional rendah karbon.

Green Terminal tidak sekadar sertifikasi fasilitas, melainkan pendekatan menyeluruh terhadap tata kelola operasional yang mengintegrasikan delapan pilar keberlanjutan, mulai dari sistem manajemen lingkungan, digitalisasi operasional, pemanfaatan peralatan ramah lingkungan, penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, hingga penguatan kapasitas SDM melalui praktik terbaik lingkungan.

Transisi energi rendah karbon juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan hilirisasi dan industrialisasi berbasis nilai tambah. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik, misalnya, bukan hanya soal transportasi ramah lingkungan, tetapi juga tentang membangun rantai industri dari hulu ke hilir, mulai dari pertambangan nikel, pengolahan, manufaktur sel baterai, hingga daur ulang. Dengan pendekatan ekosistem, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen produk berteknologi tinggi yang berdaya saing global.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur energi menjadi elemen penting dalam konsolidasi nasional. Pembangunan jaringan transmisi yang andal, interkoneksi antarwilayah, serta integrasi pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional harus dilakukan secara terencana. Transformasi digital dalam sistem energi, melalui smart grid, manajemen beban berbasis data, dan efisiensi energi, akan meningkatkan keandalan sekaligus menurunkan emisi. Investasi pada teknologi penyimpanan energi juga menjadi krusial untuk menjawab tantangan intermitensi energi terbarukan seperti surya dan angin.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan hidrogen memiliki peran strategis sebagai salah satu pendorong pergeseran dari energi fosil ke sumber energi terbarukan, karena hidrogen merupakan pembawa energi nol karbon selain listrik. Pemanfaatan hidrogen di dalam negeri saat ini sudah ada di sektor industri, terutama sebagai bahan baku pupuk. Yuliot juga menilai Indonesia mempunyai peluang besar untuk mengembangkan hidrogen dan amonia sebagai bagian integral dari agenda transisi energi nasional sekaligus mendukung dekarbonisasi sistem energi global.

Selain itu, konsolidasi ekosistem energi nasional juga menuntut pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan. Skema pembiayaan hijau, obligasi berkelanjutan, blended finance, serta kemitraan internasional dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan proyek-proyek energi bersih. Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam berbagai forum global, dan kepercayaan internasional ini perlu diterjemahkan menjadi investasi nyata yang berdampak langsung pada pembangunan dalam negeri. Namun demikian, pembiayaan bukan hanya soal dana besar, melainkan juga tentang kepastian regulasi, transparansi, dan tata kelola yang akuntabel agar investor memiliki keyakinan jangka panjang.

Yang tidak kalah penting adalah dimensi sosial dari transisi energi. Peralihan dari energi fosil menuju energi rendah karbon harus dilakukan secara adil (just transition), memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal. Pekerja di sektor energi konvensional perlu mendapatkan pelatihan ulang dan akses terhadap peluang kerja baru di sektor energi terbarukan. Masyarakat di daerah penghasil sumber daya harus merasakan manfaat nyata dari transformasi ini, baik dalam bentuk akses listrik yang lebih baik, peningkatan ekonomi lokal, maupun kualitas lingkungan yang lebih sehat. Dengan pendekatan inklusif, transisi energi akan memperkuat kohesi sosial dan memperluas dukungan publik.

Transisi tanpa konsolidasi akan berjalan lambat dan terfragmentasi, sementara konsolidasi tanpa visi rendah karbon akan kehilangan relevansi masa depan. Indonesia memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Dengan kepemimpinan yang kuat, sinergi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat menapaki jalur transisi energi secara terukur dan progresif. Masa depan energi nasional bukan hanya tentang mengganti sumber daya, tetapi tentang membangun sistem yang tangguh, mandiri, dan berorientasi pada generasi mendatang. Transisi ini adalah investasi jangka panjang bagi kedaulatan energi dan kemakmuran bangsa. 

)* Pemerhati kebijakan publik