Pemerintah terus memfokuskan upaya peningkatan literasi digital sebagai langkah pencegahan maraknya judi daring di Indonesia. Keseriusan itu ditunjukkan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga, dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan kesadaran publik.

Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polkam, Syaiful Garyadi, menekankan bahwa posisi strategis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia membuat wilayah ini rentan menjadi pintu masuk judi daring lintas negara.

“Ancaman judi daring tidak hanya mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi masyarakat,” ujarnya

Syaiful menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah, hingga kepala daerah. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebanyak 66.097 orang dari total 2,18 juta penduduk Kepri diduga terlibat dalam judi daring. Selain itu, pemadanan data dengan Kementerian Sosial menunjukkan 2.377 Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial ikut terlibat dengan total transaksi mencapai Rp8,31 miliar.

Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pemberantasan judi daring adalah praktik penggunaan aplikasi VPN oleh pelaku, yang membuat Kementerian Komunikasi dan Digital kesulitan memblokir situs.

“Literasi digital menjadi salah satu kunci dalam pemberantasan judi daring, bukan hanya soal kemampuan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terjerumus rayuan judi daring. Dengan sinergi antar-lembaga dan dukungan publik, kami optimistis dapat menekan laju perjudian daring di Indonesia,” kata Syaiful.

Dukungan serupa datang dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Ia menegaskan komitmennya mencegah judi daring di daerahnya dengan melacak ASN yang terindikasi terlibat, menggandeng OJK dan Bank Indonesia dalam pembinaan, serta mengintensifkan sosialisasi melalui media sosial.

“Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar program prioritas Presiden benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu, kita perlu memperkuat literasi digital sebagai benteng dalam menghadapi ancaman judi daring, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepri,” ujar Ansar.

Upaya peningkatan literasi juga dilakukan di kalangan mahasiswa. Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S Hidayat, menyebut mahasiswa sangat rentan terpapar praktik judi maupun pinjaman daring.

“Kami memberikan literasi keuangan, termasuk cara mengelolanya untuk mencegah risiko seperti judi online, kemudian pinjaman online ilegal,” ujarnya

Dekan Fakultas Ekonomi UIN Malang, Dr Misbahul Munir, menilai kegiatan itu penting karena mahasiswa mendapatkan pemahaman langsung dari praktisi.

“Kehadiran LPS memungkinkan mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik di lapangan,” ujarnya.

Ia berharap program tersebut dapat berlanjut agar literasi keuangan semakin mengakar.

Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga lembaga pendidikan, penguatan literasi digital dan keuangan diyakini menjadi langkah strategis dalam menutup celah penyebaran judi daring di Indonesia.